Pemerintah butuh akademisi untuk redam isu-isu geopolitik
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan isu-isu geopolitik nasional sangat cepat berubah. Untuk itu, pemerintah harus menggandeng para akademisi guna meredam isu-isu geopolitik.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan isu-isu geopolitik nasional sangat cepat berubah. Untuk itu, pemerintah harus menggandeng para akademisi guna meredam isu-isu geopolitik.
Hal ini disampaikan dalam forum diskusi bertajuk 'Jakarta Geopolitical Forum 2017' yan di selenggarakan Ballroom Flores, Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (18/5).
"Ini akan sangat penting bagi kita untuk bahas banyak isu menyangkut geopolitik," ujarnya.
Menurut Luhut, dalam menyikapi kondisi terkini, diperlukan sumbangan pikiran dari berbagai pihak baik dari para akademisi, kaum profesional, dan jajaran stakeholder dalam dan luar negeri.
"Untuk mengerti dinamika situasi geopolotik yang sangat cepat berubah kita membutuhkan akademisi, stakeholder lain," katanya.
Dia pun berharap forum 'Jakarta Geopolitical Forum 2017' ini bisa memberikan masukan mengenai isu-isu geopolitik dunia khususnya di Asia.
"Saya berharap forum ini beruguna untik saling bertukar pikiran. Saya harap perserta dapat memberikan formula, dan rekomendasi untuk mengembangkan perdamaian dan keamamanan dunia, khusus Asia," tutupnya.
Diketahui, beberapa isu yang menjadi topik dalam 'Jakarta Geopolitical Forum 2017' antara lain, isu-isu tentang perdamaian dan keamamanan global. Juga isu-isu sosial, seperti perubahan iklim, terorisme, radikalisme, migrasi, dan penanganan imigran serta pengungsi.
Baca juga:
Tim Sinkronisasi akui tak sejalan dengan Luhut soal reklamasi
Komisi IV DPR dukung Amien Rais adu data dengan Luhut soal reklamasi
Kerasnya Amien Rais tolak reklamasi & tantang Menteri Luhut adu data
Amien Rais tantang Menteri Luhut adu data soal reklamasi Jakarta
Menko Luhut janji siapkan karpet merah untuk investor di Indonesia
Di KTT OBOR, Indonesia target raup investasi Rp 266 triliun
Menko Luhut soal divestasi Freeport: Indonesia First!