Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi IV DPR dukung Amien Rais adu data dengan Luhut soal reklamasi

Komisi IV DPR dukung Amien Rais adu data dengan Luhut soal reklamasi Ilustrasi DPR. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan mendukung rencana Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, menantang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan adu gagasan dan data terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Menurutnya, adu data itu bisa memperkuat dasar hukum dari megaproyek reklamasi. "Bagus saja agar keputusan yang diambil adalah keputusan terbaik sesuai data dan fakta, dan ini juga akan memperkuat kepastian hukum bagi pengembang dan investasi," kata Daniel saat dihubungi merdeka.com, Rabu (17/5).

Dengan adanya adu data dan gagasan itu, kata Daniel, pemerintah bisa mendapatkan masukan untuk dalam pengambilan keputusan terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta itu. "Untuk kebaikan kenapa enggak dukung? Pemerintah juga butuh data yang valid," jelasnya.

Secara pribadi, Wasekjen PKB ini mendukung proyek reklamasi Teluk Jakarta dilanjutkan. Namun, pemerintah harus memperhatikan sejumlah hal, seperti pelaksanaan proyek sesuai dengan UU, adanya soal kajian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan jaminan kehidupan layak bagi nelayan yang terkena dampak reklamasi.

"Saya setuju selama dipenuhi 3 hal, sesuai peraturan dan UU, harus ada amdal kawasan sehingga tidak menimbulkan bencana lingkungan dan bencana sosial. Serta ada jaminan mata pencaharian dan penghidupan nelayan terdampak," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menantang keakuratan data dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"Kemudian kita menghargai Pak Luhut Pandjaitan dan dia menghargai kita mari kita adu fakta dan data. Kalau memang (data) Pak Luhut justru reklamasi mengurangi banjir itu betul yah sudah saya tiarap, tapi kalau data kita lebih kuat Pak Luhut mohon maaf hentikan (reklamasi)," kata Amien di Gedung DPR, Senayan, Selasa kemarin.

Lebih lanjut, tegas Mantan Ketua MPR ini, Menteri Luhut lah yang pertama kali menantang adu data terkait proyek reklamasi.

"Apalagi ini Pak Luhut yang menantang, saya (Luhut) sudah punya data saya sudah punya tim, tapi buktinya ini aja masih disiapkan oleh Bappenas," jelasnya.

Amien siap mengalah jika pihak Menteri Luhut memiliki data yang benar soal reklamasi Jakarta dan warga sekitar mendapatkan manfaat dari proyek tersebut. Namun sebaliknya, jika data yang diperoleh dari tim penolak reklamasi benar maka pihak Luhut yang harus menerima dengan menyetop proyek tersebut.

(mdk/ang)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Bilang Data Pertahanan Bersifat Rahasia, Anies: Jangan Berlindung Dalam Kerahasiaan Ketika Tak Bisa Jelaskan

Jokowi Bilang Data Pertahanan Bersifat Rahasia, Anies: Jangan Berlindung Dalam Kerahasiaan Ketika Tak Bisa Jelaskan

Menurut Anies, jawaban data itu sebetulnya simpel dan sederhana. Tinggal dibuka saja data yang bisa dibuka atau tidak bisa dibuka ke publik.

Baca Selengkapnya
Anies Sulit Terobos 'Kandang Banteng'?

Anies Sulit Terobos 'Kandang Banteng'?

Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, ada dua hal yang membuat AMIN tidak melakukan kampanye di Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen

Presiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen

Presiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.

Baca Selengkapnya
Nasdem Ungkap Jagoan Koalisi Perubahan untuk Bertarung di Pilkada DKI Jakarta, Ini Nama-namanya

Nasdem Ungkap Jagoan Koalisi Perubahan untuk Bertarung di Pilkada DKI Jakarta, Ini Nama-namanya

Koalisi Perubahan sudah mulai membahas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Salah satu yang dibahas yakni bakal calon yang akan diusung.

Baca Selengkapnya
Kepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi

Kepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi

Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.

Baca Selengkapnya
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"

Baca Selengkapnya
Pengusaha Bakal 'Geruduk' Kantor Ditjen Pajak Bahas PPN Naik 12 Persen

Pengusaha Bakal 'Geruduk' Kantor Ditjen Pajak Bahas PPN Naik 12 Persen

Budi mengaku telah melakukan komunikasi bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo terkait rencana pemerintah untuk menaikkan menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025.

Baca Selengkapnya