Pemerintah Bertemu Presiden Dewan HAM PBB, Bahas Apa?
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Dewan HAM PBB.
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (HRC) sesi ke-59. Pertemuan dilakukan di Markas PBB Jenewa, Selasa (24/6).
Pertemuan ini berlangsung dalam rangkaian partisipasi aktif Wamenham pada Sidang Dewan HAM PBB yang diselenggarakan pada 23–27 Juni 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Mugiyanto menyampaikan komitmen kuat Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada 2024 dalam memajukan hak asasi manusia, sesuai dengan visi-misi Asta Cita.
"Khususnya poin pertama yaitu memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia," kata Mugiyanto, Kamis (26/6).
Lebih lanjut, dia memperkenalkan pembentukan Kementerian HAM sebagai bentuk nyata komitmen Indonesia dalam memperkuat perlindungan dan pemajuan HAM di tingkat nasional maupun global.
Sementara itu, Presiden Dewan HAM PBB 2025, Jürg Lauber yang merupakan Wakil Tetap Swiss untuk PBB di Jenewa, beserta seluruh delegasi menyambut baik langkah Indonesia tersebut dan menyampaikan apresiasi tinggi atas komitmen yang ditunjukkan.
Lauber juga mengucapkan selamat atas pembentukan Kementerian HAM yang baru serta mengapresiasi peran aktif, vokal dan konstruktif Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) Jenewa dalam berbagai forum dalam Dewan HAM PBB.
Dia pun turut menyoroti perubahan aliansi strategis dan konfigurasi politik global saat ini yang berdampak pada memburuknya kerjasama multilateral dan isu HAM dunia.
Dalam hal ini, dirinya menekankan posisi unik Indonesia sebagai negara berpengaruh, baik di kawasan ASEAN maupun melalui kepemimpinannya historisnya dalam Gerakan Non-Blok.
Oleh karena itu dengan pengaruh yang dimiliki Indonesia tersebut, Lauber berharap Indonesia dapat tetap vokal dan terus memainkan peran sentral dalam memajukan multilateralisme dan mendukung HAM global melalui Dewan HAM PBB untuk menjawab tantangan tersebut.
"Pertemuan ini membuktikan kekuatan Indonesia dan menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam memperkuat kerjasama internasional di bidang HAM serta kontribusinya bagi perdamaian dan keadilan global," pungkasnya.