Pelik Program Merdeka Belajar: Mutu Guru dan Jakarta Sentris

Mewujudkan sistem pendidikan Indonesia agar dapat menghasilkan produk terbaik, perlu ada pemetaan masalah di setiap wilayah. Selama ini, masalah laten di dunia pendidikan adalah kualitas dan mutu guru.

2021-03-12 22:26:01

Pendidikan Indonesia

Padahal, peran guru sangat penting dalam kemajuan pendidikan. Belum selesai nasib guru honorer, tantangan terhadap guru di program merdeka belajar menambah kompleksitas tugas pahlawan tanpa tanda jasa itu.

Pada peta jalan pendidikan yang mencakup program merdeka belajar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan keleluasaan terhadap guru dalam mengajar. Porsi guru tidak lagi mendominasi kelas. Tujuannya, agar para siswa dapat menyampaikan gagasan mereka tanpa harus terbentur dengan aturan baku model mengajar lama, guru menerangkan sementara murid pasif mendengar.

Namun, muncul pertanyaan, sejauh mana kapabilitas guru menerapkan ritme pembelajaran yang memberi kesempatan besar terhadap siswa. Sebab, dengan ritme seperti itu, tidak berarti menghentaskan kemampuan guru menyampaikan satu materi pelajaran. Perlu ada tolak ukur kecakapan guru dalam mengajar dan sesuai bidang keahliannya dalam bentuk sertifikasi. Namun, menempuh proses sertifikasi tidak mulus, terkesan mempersulit dengan rangkaian administratif.

Ketua umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Prof Unifah Rosyidi mengkritik Kemdikbud agar tidak menerbitkan kebijakan tanpa menuntaskan masalah dasar. Menurutnya, merdeka belajar tidak bisa menjadi solusi meningkatkan kualitas dan mutu guru, jika pelatihan terhadap guru sangat rendah, tidak jelas klasifikasi rekruitmen guru.

“Mutu guru itu mencerminkan kebijakan, mau dibahas darimana tentang kebijakan mutu guru? Sertifikasi sulit, tidak pernah dilatih, jadi jangan menyalahkan mutu guru tanpa memperbaiki kebijakan untuk meningkatkan mutu guru,” ujar Unifah kepada merdeka.com, Senin (8/3).

Unifah bukan tidak mendukung reformasi sistem pendidikan di Indonesia, namun pola mengajar yang sama tidak bisa diterapkan secara serentak. Masih banyak menurutnya masalah pokok tentang mutu guru namun tidak terakomodir dalam kebijakan-kebijakan.

Minimnya publikasi tentang kajian sampai akhirnya mencetuskan program merdeka belajar dinilai Unifah sebagai kebijakan Jakarta centris. Melihat peta pendidikan yang sudah tersebar ke publik, kualifikasi dan beban dalam program itu hanya mampu dikerjakan sumber daya manusia atau para guru di Jakarta.

Kalaupun Kemdikbud membuka pelatihan guru, perlu dilakukan secara berkelanjutan tanpa lagi terhambat dengan proses administratif yang rumit.

“Kalau mau buat program, harus ada kajian jelas apa masalah mutu guru kita? Itu artinya mereka (Kemdikbud) merekrut para guru dengan baik, berikan pelatihan secara terus konsisten, dipermudah administrasinya. Selama ini proses administrasi sangat berbelit,” lugasnya.

Berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah guru pada tahun ajaran 2020/2021 semester genap yang tersebar di 34 provinsi sebanyak 3.287.384 orang. Kemudian, jumlah guru tersertifikasi tidak mencapai 50 persen. Guru tersertifikasi pada jenjang SD sebesar 45,77 persen, SMA 48,44 persen, SMA 41,09 persen, SMK 28,49 persen.

Berdasarkan data tersebut, masih banyak tugas Kemedikbud agar mutu guru dapat menyukseskan program merdeka belajar.

Pengamat pendidikan pada Komisi Nasional Pendidikan, Andreas Tambah sepakat dengan Unifah agar ada perbaikan proses dan sistem oleh Kemdikbud pada proses sertifikasi guru. Ia merasakan, sebelum merdeka belajar digaungkan, pelatihan dan materi sertifikasi tidak linear dengan bidang keahlian guru. Akibatnya, skor tidak optimal meski sebenarnya hal itu tidak mencerminkan kondisinya.

Andreas berpandangan, sertifikasi pada guru sangat diperlukan sebagai tolak ukur sekaligus bahan kajian Kemdikbud sebelum mengeluarkan kebijakan.

“Sertifikasi memang harus tapi prosesnya betul-betul harus quallified karena sebelumnya sertifikasi tidak fokus pada bidang keahlian guru,” kata Andreas.

Sekarang ini, pola lama sertifikasi guru telah dihentikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memilih cara lain agar mutu guru dapat ditingkatkan. Salah satunya dengan merekrut 1 juta guru menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Guru terpilih dipastikan telah lulus seleksi. Namun, tidak dijelaskan teknis seleksi guru agar mampu menjalankan program merdeka belajar.

Hingga berita ini tayang, Kemdikbud belum merespon saat merdeka.com meminta penjelasan teknis tentang seleksi guru tersebut.

Mengingat belum adanya kejelasan konsep seleksi, Andreas pun mendesak agar proses tersebut dipaparkan kepada publik agar profesi guru tidak lagi sebagai pilihan profesi alternatif. Terpenting baginya, merekrut guru harus memiliki jiwa pendidik.

“Kalau mau rekrut guru harus yang jiwanya benar-benar guru, harus punya bakat, karena sebelumnya dan sekarang ini masih banyak memilih berprofesi sebagai guru karena pekerjaan yang mudah didapat meski gajinya kecil,” tutupnya.

(mdk/rnd)