Pelantikan PP MES Periode 1447-1452 Hijriah Jadi Momentum Bangun Kolaborasi Syariah
Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pertimbangan PP MES, Ma'ruf Amin.
Pengurus Pusat (PP) Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) periode 1447-1452 Hijriah resmi dilantik pada Minggu (24/5). Momentum ini menjadi tonggak penting konsolidasi organisasi guna memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.
Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pertimbangan PP MES, Ma'ruf Amin. Dalam arahannya, ia memproyeksikan optimisme tinggi terhadap laju pertumbuhan sektor syariah tanah air.
“Hari ini, siang ini saya mengatakan bahwa ekonomi syariah masa depannya cerah, tidak gelap,” tegasnya.
Ia memaparkan, ekonomi syariah telah berkontribusi sekitar 30 sampai 40 persen terhadap ekonomi nasional. Meski Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga global, ia mendorong penyusunan strategi agar Indonesia segera menduduki peringkat pertama dunia.
Ekonomi Syariah Tidak Boleh Hanya Mencari Keuntungan Finansial
Lebih lanjut, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia tersebut mengingatkan bahwa ekonomi syariah tidak boleh hanya mencari keuntungan finansial (istirbah). Sistem ini harus senantiasa mengedepankan pelayanan dan kemaslahatan publik (khidmah ijtimaiah).
“Syariah hadir sebagai buku petunjuk agar inovasi tersebut berjalan dengan baik, membawa keadilan, dan tidak ada rakyat yang dirugikan,” tuturnya.
Senada dengan visi tersebut, Ketua Umum PP MES, Rosan Roeslani, menggarisbawahi komitmen kepengurusan baru untuk berfokus pada aksi implementatif. Ia mengingatkan bahwa keberadaan para pengurus sejatinya mewakili masyarakat arus bawah yang menanti solusi ekonomi.
“Pemikiran, wacana, visi, misi tanpa implementasi hanyalah menjadi halusinasi. Ekonomi syariah tidak boleh hanya besar di angka, tetapi kecil dalam dampak nyata,” ucap Rosan mengingatkan.
Ia menegaskan, MES tidak boleh sekadar mengejar peringkat statistik. Organisasi dituntut untuk menghadirkan kerja nyata, seperti merumuskan skema yang mampu memangkas waktu menabung jemaah umrah di daerah dari 15 tahun menjadi satu atau dua tahun saja.
Sebagai landasan kerja ke depan, Rosan menetapkan satu prinsip utama yang wajib dipegang oleh seluruh jajaran pengurus dalam setiap pengambilan keputusan.
“Di setiap rapat pengurus nantinya, saya harap ada satu hal yang selalu dikedepankan dan dipastikan bersama, yakni apakah program ini benar-benar akan dirasakan dan memberikan manfaat yang besar kepada seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.