Pelaku lakukan ritual khusus biar punya nyali bakar sekolah di Palangka Raya

Lebih lanjut, Martinus menjelaskan bahwa hal itu dilakukan oleh Yansen dan delapan tersangka lainnya agar saat melakukan aksi pembakaran terhadap sekolah timbul rasa keberanian.

2017-09-06 20:47:00

Kebakaran sekolah Palangka Raya

Mabes Polri telah menetapkan Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Yansen Binti yang diduga menjadi dalang dibalik pembakaran terhadap tujuh Sekolah Dasar (SD) dan satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Saat ini, Yansen sudah ditahan bersama dengan delapan tersangka lainnya.

Kabagpenum Divhumas Mabes Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan bahwa sebelum Yansen menyuruh delapan tersangka lainnya yaitu AG alias N, SUR, IG, YDD, YDY, SYT, FH alias OG, ST alias AGT dan YAB untuk membakar sekolah, ternyata melakukan ritual terlebih dahulu.

"Sebelum pelaksanaan, dilakukan acara ritual di rumah Betang," kata Martinus di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (6/9).

Lebih lanjut, Martinus menjelaskan bahwa hal itu dilakukan oleh Yansen dan delapan tersangka lainnya agar saat melakukan aksi pembakaran terhadap sekolah timbul rasa keberanian.

"Ritual dilakukan agar timbul keberanian dan tidak mengaku kalau tertangkap," jelasnya.

Namun, sampai saat ini polisi masih mendalami lagi alasan Yansen membakar delapan sekolah selain karena meminta perhatian dari Gubernur Kalimantan Tengah. Dan hasil keterangan sementara dari Yansen terhadap penyidik nantinya akan diuji lagi.

"Itulah yang didalami oleh penyidik. Penyidik tuh menerima saja apa yang menjadi penjelasan dari yang bersangkutan. Baru nanti kita tuangkan dalam berita acara. Nanti kita uji. Kalo minta perhatian, perhatian seperti apa selama ini yang tidak diberikan oleh Gubernur," ujarnya.

Dari hasil penangkapan, polisi telah menyita sejumlah barang bukti berupa satu mobil dinas Ketua Harian KONI, tiga motor milik para eksekutor, baju milik eksekutor, botol kratingdaeng dan botol yang sudah pecah isi sisa bahan bakar.

"Terhadap pelaku dikenakan pasal 187 KUHP dengan ancaman hukum paling lama lima tahun penjara," tandasnya.

(mdk/noe)