PBNU: Konflik Internal Berakar pada Isu Tambang
Isu-isu lain seperti zionisme, tata kelola keuangan, dan sejenisnya disebut hanya menjadi "panggung depan" yang mudah dipatahkan.
Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Aizzudin Abdurrahman, menegaskan bahwa konflik internal di tubuh PBNU berpangkal pada persoalan pengelolaan konsesi tambang. Ia menilai berbagai polemik yang mencuat ke ruang publik kerap menyesatkan dan tidak berorientasi pada penyelesaian masalah organisasi.
Menurut KH Aizzudin, narasi yang berkembang justru memperkeruh suasana karena mengandung unsur pemecah belah dan berpotensi memperpanjang polarisasi di internal PBNU. Ia menegaskan bahwa konflik yang terjadi bukanlah kritik solutif, melainkan upaya menggiring opini yang menciptakan persoalan baru.
Ia menilai pihak-pihak yang mendorong pemakzulan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) terus menghindari persoalan utama yang menjadi latar konflik, yakni pengelolaan tambang. Isu-isu lain seperti zionisme, tata kelola keuangan, dan sejenisnya disebut hanya menjadi "panggung depan" yang mudah dipatahkan, sementara isu tambang justru sengaja disembunyikan.
"Masalah tambang adalah panggung belakang yang tidak siap mereka bicarakan. Persoalan ini dikaburkan karena ada kepentingan besar yang hanya bisa diselesaikan jika Gus Yahya disingkirkan," ujar Gus Aiz di Jakarta, Senin (15/12/2025).
Ia menyatakan, penyelesaian konflik sejatinya dapat dilakukan secara sederhana dan profesional melalui transparansi serta akuntabilitas di forum yang tepat. Setiap pihak yang diberi tanggung jawab, kata dia, harus melaporkan pengelolaan yang dilakukan secara terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan.
Gus Aiz juga mengingatkan bahwa Ketua Umum PBNU telah berulang kali meminta pihak-pihak yang ditunjuk untuk mengelola urusan tambang agar menjelaskan secara terbuka mekanisme kerja dan pengawasannya. Selain itu, harus ada kejelasan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen korporasi yang dijalankan.
Upaya penyelesaian konflik
Ia turut menyinggung pernyataan Rais Aam PBNU pada peringatan Harlah NU di Senayan, 31 Januari 2025, yang secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto membantu Bendahara Umum PBNU Gudfan Arif dalam pengelolaan tambang, termasuk pemberian kewenangan penuh beserta mekanisme pengamanannya. Yang paling disesalkan, lanjut Gus Aiz, upaya penyelesaian konflik justru ditempuh melalui cara-cara politik kotor dan konspiratif yang menabrak konstitusi organisasi. Pendekatan tersebut dinilai tidak hanya kontraproduktif, tetapi juga merusak marwah NU dan berpotensi menciptakan preseden buruk bagi tata kelola organisasi ke depan.
"Cara-cara seperti ini berbahaya bagi masa depan organisasi dan tidak bisa dibenarkan dengan dalih apa pun," pungkasnya.