PBB Adopsi Solusi Dua Negara Didukung 142 Negara, Apa Rencana Selanjutnya?
Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi New York tentang implementasi Solusi Dua Negara dengan dukungan 142 negara, membuka jalan bagi perdamaian Israel-Palestina. Apa saja poin pentingnya?
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (12/9) secara resmi mengadopsi Deklarasi New York. Deklarasi ini berfokus pada penyelesaian damai isu Palestina dan implementasi Solusi Dua Negara yang telah lama dinantikan.
Keputusan bersejarah ini didukung oleh mayoritas negara anggota, dengan 142 negara menyatakan dukungan. Hanya 10 negara yang menolak dan 12 negara memilih abstain dalam pemungutan suara tersebut.
Adopsi deklarasi ini menandai momentum penting dalam upaya global untuk mencapai perdamaian abadi di Timur Tengah. Langkah ini diharapkan dapat membuka jalan bagi solusi konkret terhadap konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina.
Dukungan Global dan Penolakan Terhadap Solusi Dua Negara
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan bahwa deklarasi ini merupakan hasil kepemimpinan Prancis dan Arab Saudi. Ia menyebut hasil ini sebagai momentum historis yang penting bagi perdamaian dunia. Mayoritas negara anggota PBB menyetujui deklarasi tersebut.
Pemungutan suara menunjukkan dukungan kuat dari 142 negara anggota PBB. Namun, ada 10 negara yang menolak dan 12 negara abstain.
- Negara yang menolak: Amerika Serikat, Israel, Argentina, Hungaria, Paraguay, Nauru, Mikronesia, Palau, Papua Nugini, Tonga.
- Negara yang abstain: Albania, Kamerun, Kongo, Ekuador, Ethiopia, Fiji, Guatemala, Moldova, Makedonia Utara, Samoa, Sudan Selatan, Republik Ceko.
Macron menegaskan pentingnya Israel dan Palestina hidup berdampingan dalam damai dan aman. Prancis bersama Arab Saudi, Indonesia, serta mitra lainnya akan melanjutkan upaya perdamaian ini. Rencana tersebut akan diwujudkan melalui Konferensi Solusi Dua Negara di New York.
Peta Jalan Komprehensif dalam Deklarasi PBB
Dokumen resmi PBB merinci peta jalan komprehensif untuk implementasi Solusi Dua Negara. Peta jalan ini mencakup gencatan senjata permanen di Gaza sebagai prioritas utama. Selain itu, pembebasan sandera dan pertukaran tahanan juga menjadi bagian krusial dari deklarasi.
Deklarasi juga menyerukan penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah konflik. Gaza dan Tepi Barat akan dipersatukan di bawah Otoritas Palestina. Proses ini akan difasilitasi melalui pembentukan Komite Administrasi Transisi sementara.
Rekomendasi lain termasuk pembentukan Misi Stabilisasi PBB untuk melindungi warga sipil. Misi ini juga bertujuan untuk memperkuat aparat keamanan Palestina dan menjamin keamanan kedua belah pihak. Anggota PBB juga meminta akses penuh bagi bantuan kemanusiaan.
Pemulihan layanan dasar dan dukungan pendanaan bagi UNRWA juga menjadi fokus penting. Rencana pemulihan pascaperang dituangkan dalam Arab-OIC Gaza Recovery Plan. Dana multi-donor akan membiayai prioritas seperti pembersihan puing, pembangunan perumahan darurat, dan pemulihan infrastruktur.
Peran Aktif Indonesia dalam Mendukung Solusi Dua Negara
Indonesia merupakan salah satu negara yang memberikan dukungan penuh terhadap deklarasi PBB ini. Komitmen Indonesia terhadap Solusi Dua Negara telah berulang kali ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai pendekatan ini sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel.
Sejak menjabat menteri pertahanan, Prabowo telah meluncurkan sejumlah langkah konkret. Inisiatif tersebut meliputi pemberian beasiswa bagi mahasiswa Palestina dan pengiriman kapal rumah sakit. Bantuan kemanusiaan, tenaga medis, hingga operasi airdrop bantuan juga telah dilakukan.
Selain itu, Indonesia juga mengirim pasukan perdamaian TNI ke Gaza pada Juni 2024. Langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam berkontribusi pada stabilitas kawasan. Indonesia juga mendesak kemerdekaan Palestina saat bertemu Presiden AS Joe Biden pada November 2024.
Sumber: AntaraNews