Pansus Pelindo II untuk Benahi BUMN atau Pemerasan Politik?

Siapa sih yang sekarang percaya pada DPR bahwa mereka akan membersihkan korupsi?

2015-11-06 21:54:47

Pansus Pelindo

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit menilai saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap DPR terus mengalami kemerosotan. Karena itu, sangat wajar di tengah situasi sekarang ini publik melihat sinis ketika DPR membentuk Pansus Pelindo II.

"Sebab, meski alasannya adalah untuk membongkar adanya dugaan korupsi, tetapi siapa sih yang sekarang percaya pada DPR bahwa mereka akan membersihkan korupsi? Makanya itu malah dilihat sinis oleh publik karena jangan-jangan pansus ini hanya jadi pemerasan politik saja," ujar Arbi Sanit dalam keterangannya, Jumat (6/11).

Menurut Arbi, jika memang pansus ini serius menjadi forum bagi DPR dalam melakukan penyelidikan atas permasalahan di PT Pelindo II, sebenarnya memang cukup punya alasan formal karena memang faktanya ada masalah di Pelindo II. Tetapi asumsinya penggunaan pansus hak angket itu ada tahapannya yakni ketika dianggap ada pelanggaran atas undang-undang bisa dilanjutkan ke hak menyatakan pendapat.

Nah, dengan logika itu dan dikaitkan dengan yang sekarang berkembang maka pembentukan pansus ini memang bukan ditujukan untuk bersih-bersih. Melainkan hanya untuk tujuan politik saja.

"Karena yang namanya angket itu kan senjatanya DPR yang bisa sampai ke Presiden. Kalau hanya untuk ngurusi dirut, akan jadi pertanyaan apa sebenarnya motif pansus ini. Jangan-jangan benar adanya dugaan bahwa pansus ini hanya "pemerasan politik" oleh kelompok tertentu," ujarnya.

Anggapan seperti itu juga menurut Arbi sangat wajar karena selain kepercayaan publik terus merosot terhadap DPR, kinerja lembaga DPR dalam satu tahun pertama periode ini juga sangat jeblok. Makanya, sekarang ini publik melihat bahwa apapun yang dilakukan DPR sulit untuk dipercaya sebagai upaya dan niat perbaikan.

"Ini kan pansus seolah-olah ingin membersihkan kotoran di pemerintah. Dan publik melihat bagaimana mau membersihkan kalau DPR sendiri dianggap lebih kotor," jelasnya.

(mdk/rhm)