'Pandangan kebijakan kerja Panglima akan mempengaruhi dinamika politik'

'Pandangan kebijakan kerja Panglima akan mempengaruhi dinamika politik'. Sebab, menurut Al Araf, kapasitasnya sebagai panglima TNI malah membuat tegang situasi keamanan. Apalagi dengan Gatot mengatakan akan 'menyerbu' polri, jika berani membeli senjata anti-tank.

2017-09-25 18:33:00

Panglima TNI Gatot

Sikap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal pembelian 5000 senjata ilegal dinilai sebagai suatu ujaran bermuatan politis. Sehingga sebagai seorang panglima TNI ia tidak patut bermanuver politik.

"Dalam kacamata politik ini dimaknai sebagai manuver politik untuk tujuan yang kita tidak tahu," ujar Direktur Imparsial Al Araf di kantornya, Senin (25/9).

Al Araf melanjutkan, oleh karena itu dalam negara demokrasi, panglima adalah alat ketahanan negara. Menurutnya, sikap pandangan politis tidak pantas disampaikan.

Sebab, menurut Al Araf, kapasitasnya sebagai panglima TNI malah membuat tegang situasi keamanan. Apalagi dengan Gatot mengatakan akan 'menyerbu' polri, jika berani membeli senjata anti-tank.

"Sikap pandangan kebijakan kerja Panglima akan mempengaruhi dinamika politik keamanan," ucap Al Araf.

Menkopolhukam Wiranto turut mengklarifikasi pernyataan Gatot tersebut dalam jumpa pers, Minggu (24/9). Ia menyatakan yang dimaksud Gatot merupakan pembelian 500 senjata oleh BIN kepada PT Pindad untuk kepentingan pendidikan.

Al Araf menilai pernyataan Wiranto meluruskan informasi itu tepat. Malah, ia mempertanyakan soal kevalidasian informasi intelijen milik Gatot.

Ucapan Gatot, tidak hanya menyalahi konteks kerahasiaan. Serta, terlalu cepat menyampaikan informasi tanpa melakukan verifikasi.

"BIN adalah institusi sipil maka pintunya pasti mabes polri, tidak ada kesalahan prosedur dalam konteks itu persis disampaikan oleh Menkopolhukam Wiranto. Sehingga dalam konteks itu aja salah. Ini menurut saya panglima terlalu prematur menyampaikannya," ucap Al Araf.

(mdk/eko)