PAN yakin pemerintah sebenarnya tolak pembentukan Densus Tipikor

Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengatakan, pihaknya lebih setuju untuk menguatkan lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung daripada membentuk Densus Tipikor dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.

2017-10-25 14:53:32

Densus Antikorupsi

Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung keputusan pemerintah menghentikan sementara pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). Bahkan, PAN meyakini pemerintah akhirnya bakal menolak pembentukan Densus Tipikor.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengatakan, pihaknya lebih setuju untuk menguatkan lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung daripada membentuk Densus Tipikor dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.

"Kalau langsung ditolak, dikatakan tidak perlu mungkin terlalu keras. Mungkin tidak dibutuhkan, tinggal memperkuat Kejaksaan, KPK, Polisi itu sendiri. Jadi Densus Tipikor mungkin tidak perlu ada," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10).

Selain sudah ada lembaga yang menangani korupsi, anggaran yang diajukan untuk Densus Tipikor dianggap terlalu besar, yakni Rp 2,6 triliun.

"Tidak perlu ada badan khusus dan itu kan dananya begitu luar biasa, Rp 2,6 triliun. nanti bisa lebih besar pasak daripada tiang," tukasnya.

Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta. Ratas kali ini membahas usulan pembentukan Densus Tipikor.

Hasilnya, usulan pembentukan Densus Tipikor dihentikan sementara. Pemerintah memutuskan untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sekarang ini yang kita utamakan adalah memperkuat lembaga-lembaga yang sudah ada, terutama KPK. Maka dengan demikian, isu mengenai ini kita berhenti dulu," tegas Menko Polhukam Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/10).

(mdk/fik)