PAN nilai banyak kepala daerah korupsi karena biaya politik tinggi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno mengatakan, banyaknya kepala daerah tergoda menerima suap atau melakukan tindak pidana korupsi tidak lepas dari faktor biaya politik tinggi di Indonesia.

2018-02-06 21:59:45

Kasus korupsi

Banyak kepala daerah yang harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terbaru, dua kepala daerah yakni Gubernur Jambi Zumi Zola dan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko. Keduanya terjerat kasus dugaan menerima suap.

Bupati Nyono misalnya. Dia diduga menerima suap terkait dana kapitasi kesehatan di Puskesmas se-Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Nyono juga mendapat jatah terkait perizinan sebuah rumah sakit swasta di Jombang. Nyono menerima suap untuk membiayai kegiatan politiknya dalam kontestasi Pilkada Bupati Jombang.

"Secara keseluruhan ini adalah akibat politik biaya tinggi, Pak Zulkifli menyatakan bahwa biaya politik Indonesia sangat tinggi," katanya dalam diskusi di The Atjeh Connection, Jakarta Selatan, Selasa (6/2).

Dia mencontohkan, seorang yang ingin maju bertarung sebagai kepala daerah, saat kampanye harus mengumpulkan massa, butuh tempat dan keperluan lain. Itu semua membutuhkan biaya yang sangat tinggi.

"Atribut, snack, makan atau nasi bungkus. Yang datang harus dikasih uang transport minimal Rp 20.000. Bukan satu kali tapi berkali-kali. Itu kabupaten gimana gubernur. Oleh karena itu harus ada yang kita tata untuk cegah jangan sampai biaya politik ini jadi akses korupsi)," jelasnya.

Karena itu, kata dia, alangkah baiknya jika biaya politik ditanggung pemerintah. Tapi dia menyadari itu sangat sulit. "Rasanya masih berat, untuk dana bantuan parpol dari Rp 108 jadi Rp 1.000 per suara saja berat," katanya.

Untuk itu perlu dicari cara lain untuk menekan biaya politik yang mahal. Calon kepala daerah harus mampu menekan biaya atau pengeluaran yang mahal dan dinilai tak diperlukan. Sebab, yang dibutuhkan adalah komunikasi efektif dengan masyarakat.

"Terkait arak-arakan, ada penyanyi dangdutnya sudah dikurangi. Pendekatan langsung pada kelompok masyarakat,"

Dia juga berpesan kepada seluruh kader PAN baik yang telah menjabat sebagai kepada daerah ataupun yang akan maju di Pilkada Serentak 2018, untuk menghindari praktik korupsi.

"Kami sangat menekankan pada para kader, korupsi merupakan hal yang dapat mematikan karir. Jangan sampai salah langkah lalu terjerat maka habis sudah karirnya," ucapnya.

(mdk/noe)