LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. PERISTIWA

Ombudsman sentil Menteri Ferry soal keluhan warga pada BPN

Menurut Amzulian, ada dua hal yang harus dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk mengurangi angka laporan masyarakat.

2016-06-17 16:59:13
Ombudsman
Advertisement

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, mencanangkan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan kementerian ATR/BPN, Jumat (17/6). Acara ini dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai.

Menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan berharap, pencanangan Pembangunan Zona Integritas ini tidak hanya formalitas tetapi bisa diterapkan secara nyata dalam segala lini di Kementerian ATR/BPN.

"Mudah-mudahan Zona Integritas ini menjadi bagian refleksi dan kesadaran kami agar terus bekerja lebih baik," ujar Ferry dalam sambutannya di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI di Jalan Sisingamangaraja No. 2, Jakarta Selatan.

Dengan demikian, kata dia, sinergitas antara Kementerian ATR/BPN dengan KemenPAN RB perlu dipererat agar pemberantasan korupsi di lingkungannya benar-benar berjalan dengan baik.

Di lokasi yang sama, Amzulian Rifai menyinggung terkait banyaknya laporan masyarakat kepada Ombudsman terkait agraria. Dari data yang dimiliki Ombudsman, ada 6859 laporan yang masuk pada tahun 2015. Pada tanggal 15 Juni 2016 turun menjadi 4.005 kasus, namun saat ini meningkat menjadi 4.089 kasus.

"Saya tidak tahu bapak menteri ini. Menurut saya keluhan ke Badan Pertahanan Nasional (BPN) cukup besar," ungkap Amzulian.

Menurut Amzulian, ada dua hal yang harus dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk mengurangi angka laporan masyarakat. Dua hal yang dimaksud yaitu kapasitas dan integritas.

"Harus bisa memastikan kapasitas dan integritas. Kapasitas tidak cukup tanpa integritas begitupun sebaliknya," ujarnya.

Tidak hanya itu, Kementerian ATR/BPN harus memaksimalkan penggunaan alat teknologi dalam melayani keperluan publik.

"Kami yakin bapak menteri sudah melakukan perbaikan yang perlu. Setiap hari dapat laporan pusing sendiri saya," tuntasnya.

(mdk/hhw)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.