Nilai pidato Viktor bentuk semangat NKRI, NasDem beri bantuan hukum

Nilai pidato Viktor bentuk semangat NKRI, NasDem beri bantuan hukum. Justru menurutnya, pidato itu sebagai bentuk semangat persatuan di tengah tengah upaya segelintir pihak yang berkeinginan merubah ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2017-08-07 18:37:27

Viktor Laiskodat dilaporkan polisi

Ketua badan advokasi hukum partai Nasional Demokrasi (NasDem) Taufik Basari menegaskan pihaknya bakal memberi bantuan hukum terhadap Viktor Laiskodat. Hal ini menyusul sejumlah partai politik membuat laporan ke Bareskrim Mabes Polri terkait pidato Viktor di daerah pemilihannya, Nusa Tenggara Timur 1 Agustus lalu.

"Kami tentu akan memberikan bantuan hukum," tegas Taufik saat melakukan konferensi pers bersama pengurus DPP NasDem, Jakarta Pusat, Senin (7/8).

Dia beralasan, perlindungan hukum perlu dilakukan lantaran pidato kader partai asuhan Surya Paloh itu dinilai tidak mencederai siapapun. Justru menurutnya, pidato itu sebagai bentuk semangat persatuan di tengah tengah upaya segelintir pihak yang berkeinginan mengubah ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dia menambahkan pihak yang melaporkan Viktor seharusnya mengonfirmasi terlebih dahulu kepada Viktor. "Kalau misalnya melakukan laporan atau sumber yang sudah di manipulasi tentu tidak demikian seharusnya terjadi," tukasnya.

Viktor sendiri tidak terlihat hadir dalam konferensi pers yang digelar NasDem tersebut.

Sebelumnya, dalam potongan video yang beredar, politisi yang diduga dari Partai NasDem itu diketahui menyebut Partai Gerindra sebagai salah satu partai yang mendukung kelompok ektremis Islam di Indonesia.

Bukan hanya ke Gerindra, dalam video tersebut orang yang diduga Viktor juga berturut-turut menyebut Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) berada di belakang kelompok ekstremis Islam, kelompok yang akan membentuk negara khilafah.

Atas pernyataannya itu, Partai Gerindra dan PAN telah melaporkan Viktor Laiskodat ke Bareskrim Mabes Polri pada Jumat (4/8). Sementara PKS juga segera melaporkan pernyataan itu ke Mabes Polri dan MKD DPR.

(mdk/eko)