Fadli Zon sarankan Jokowi turun tangan soal pidato Viktor Laiskodat
Merdeka.com - Partai Gerindra mengusulkan Presiden Joko Widodo memberikan solusi untuk meredakan polemik pidato politikus Partai NasDem Viktor B. Laiskodat yang menuding empat partai yakni PKS, PAN, Gerindra dan Demokrat mendukung konsep negara khilafah. Ucapan Viktor disebut berpotensi merusak citra Presiden yang didukung oleh Partai NasDem.
"Menurut saya presiden seharusnya menyarankan satu langkah yang meredakan," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/8).
Fadli menuturkan, Partai NasDem tidak mencontohkan kedewasaan berpolitik karena membela Viktor dan tidak ada itikad baik meminta maaf. Padahal, kata Fadli, ucapan Viktor terkesan menantang partai politik dan umat Islam secara keseluruhan.
"Kalau merasa salah minta maaf dong, jangan lempar batu sembunyi tangan kemudian seperti menantang partai politik lain, dan umat Islam. Itu yang saya tangkap dari tanggapan barusan ini," tegasnya.
Selain tak beretika, Fadli menganggap sikap NasDem dan Viktor berlawanan dengan jargon restorasi yang sering mereka gemakan.
"Yang terjadi kan bukan restorasi ini destruksi terhadap hubungan antar-partai politik, kemudian antarwarga negara kerukunan umat beragama dan sebagainya. Kalau restorasi bukan begitu dong, itu menjaga, menjawab ke-Indonesiaan kita, perbedaan-perbedaan jangan dipertajam justru kita saling memahami," ujar Fadli.
Viktor diminta segera meminta maaf secara terbuka atas ucapannya. Fadli menegaskan, Viktor telah jelas-jelas bersalah dengan menuduh empat partai tanpa dasar. Sekaligus mengkaji ajaran Islam dengan tafsiran yang salah soal konsep khilafah.
"Ya harus dong. Dia salah kok, kalau mau salahnya di mana kita bisa berdebat tunjukan di mana salahnya. Dia menuduh partai politik saja sudah salah. Kemudian dia mengkaji salah satu ajaran Islam juga salah dan dia tidak mengerti ajaran itu. Asal jeplak aja," tandasnya.
Wakil Ketua DPR ini melanjutkan, pihaknya meminta kepolisian berani untuk segera memproses laporan soal ucapan Viktor sesuai peraturan yang berlaku. Fadli berharap polisi tidak menunda apalagi melindungi Viktor.
"Jangan melindungi, jangan menunda-nunda karena ini kawan harus dilindungi, tidak boleh begitu. Nanti akan menimbulkan reaksi yang anomali. Itu menurut saya yang berbahaya," pungkasnya.
Sebelumnya, dalam potongan video yang beredar, politisi Partai NasDem itu diketahui menyebut Partai Gerindra sebagai salah satu partai yang mendukung kelompok ektremis Islam di Indonesia.
Bukan hanya ke Gerindra, dalam video tersebut orang yang diduga Viktor juga berturut-turut menyebut Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) berada dibelakang kelompok ekstremis Islam, kelompok yang akan membentuk negara khilafah.
Atas pernyataannya itu, Partai Gerindra, PAN dan PKS telah melaporkan Viktor Laiskodat ke Bareskrim Mabes Polri. Tidak hanya itu, Gerindra juga melaporkan Viktor ke MKD.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Zulhas Bela Jokowi soal Boleh Berkampanye & Memihak: Nyalon Presiden Saja Boleh, Apalagi Mendukung
lkifli Hasan sepakat dengan Jokowi bahwa tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaRelawan Jokowi Kritik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Soal Pertemuan Megawati dan Jokowi
Pernyataan Hasto dinilai jauh dari kesan dan sikap seorang kader partai politik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaDasi Kuning Jokowi, Ravindra Airlangga: Menunjukkan Kenyamanan dengan Filosofi Golkar
Belakangan ini Presiden Jokowi sering dikaitkan dengan Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaBuka-Bukaan Mahfud MD Tolak Tawaran Jadi Cawapres Anies, Singgung Jokowi dan Demokrat
Tawaran tersebut bukan berasal dari partai koalisi, melainkan dari beberapa perwakilan PKS.
Baca SelengkapnyaCuma PKS yang Tak Ikut Jokowi
Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaHasto Blak-blakan Tuding Jokowi Bakal Rebut Partai Golkar, Begini Respons Airlangga
Peristiwa tersebut, dilakukan Presiden Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung
Baca SelengkapnyaJokowi Bertemu Prabowo dan Zulhas, Puan: Saya Tunggu Diajak Presiden
Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah ketua umum partai. Mulai dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto, lalu Ketum PAN Zulkifli Hasan hari ini.
Baca Selengkapnya