MUI Jatim: Pekan kondom melegalkan budaya seks bebas!

"Kita akan membuat surat edaran itu sebagai bentuk sikap tegas dari penolakan MUI," tandas Kiai Abdusshomad.

2013-12-03 16:46:17

Pekan Kondom Nasional

Pekan Kondom Nasional yang digagas Kementerian Kesehatan dan diselenggarakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional hingga 7 Desember, ditentang keras oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur. Sebab, hal itu bertentangan dengan program penutupan seluruh lokalisasi di Indonesia, khusunya di Jawa Timur.

Penolakan ini ditegaskan Ketua MUI Jawa Timur, KH Abdusshomad Buchori. Menurut dia, Pekan Kondom Nasional merupakan bentuk legalitas seks bebas di masyarakat.

"Ini (Pekan Kondom Nasional) tidak bisa dibenarkan. Kita sudah susah payah berusaha menutup lokalisasi agar tidak ada lagi praktik seks bebas di Jawa Timur," tegas Kiai Abdusshomad, Selasa (3/12).

Memang, seperti diketahui bersama, saat ini Pemprov Jawa Timur dan Pemkot Surabaya, tengah gencar-gencarnya menutup seluruh lokalisasi yang ada di provinsi paling timur Pulau Jawa ini.

Setelah beberapa lokalisasi, seperti Dupak Bangunsari, Tambak Asri di Surabaya dan beberapa tempat lainnya berhasil ditutup, sebentar lagi lokalisasi terbesar se-Asia Tenggar, Gang Dolly di Surabaya juga akan ditutup, paling lambat tahun 2014 mendatang.

Namun, dengan adanya Pekan Kondom Nasional, pemerintah justru melegalkan budaya seks bebas yang tengah diberantas oleh pemerintah. "Ini jelas, pekan kondom seakan-akan melegalkan budaya seks bebas di masyarakat, asal memakai kondom," keluh dia.

Topik pilihan: HIV/AIDS | Hari AIDS Sedunia

Mestinya, menurut Kiai Abdusshomad, jika tujuannya untuk pencegahan atas penyebaran virus HIV/AIDS, seharusnya dilakukan dengan cara memberi pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat, bukan malah membagi-bagikan kondom gratis.

Dengan begitu (bagi-bagi kondom gratis) justru membuat masyarakat ikut melegalkan seks bebas karena dengan memakai kondom mereka berpikir sudah aman dari penyakit.

"Seharusnya, pencegahan itu bersifat edukasi, seperti misalnya memberi penyuluhan soal reproduksi dan pendidikan seks bagi masyarakat, bukan kampanye penggunaan kondom. Inikan sama halnya melegalkan kemaksiatan di masyarakat," tegas dia.

Kiai Abdusshomat juga menyarankan untuk mencegah penularan virus HIV/AIDS, yang harus dilakukan pemerintah adalah membuat peraturan yang ketat. Sebab, kata dia, sumber penyakit HIV/AIDS adalah pergaulan bebas, serta pembiaran atas menjamurnya lokalisasi di beberapa daerah di Tanah Air.

Untuk itu, sebagai bentuk penolakan atas perayaan Pekan Kondom Nasional itu, MUI Jawa Timur akan membuat surat edaran kepada MUI kabupaten/kota. Pihaknya juga akan mengirim surat pada instansi terkait soal sikap MUI yang menolak pembagian kondom pada masyarakat.

"Kita akan membuat surat edaran itu sebagai bentuk sikap tegas dari penolakan MUI," tandas Kiai Abdusshomad.

(mdk/did)