MUI Jabar: Gerakan ganti presiden dominan unsur provokasi dan inkonstitusional

Namun pernyataan berbeda dilontarkan Sekretaris MUI Jabar Rafani, saat disinggung mengenai gerakan dengan tagar Jokowi dua periode. Menurutnya, Jokowi masih punya hak untuk kembali memimpin Indonesia di periode selanjutnya.

2018-08-01 17:06:28

MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar menilai gerakan #2019GantiPresiden lebih dominan unsur provokasi, dan mengarah kepada aksi inkonstitusional dibandingkan dengan kegiatan yang menjunjung tinggi demokrasi.

Desakan mengganti presiden sekarang dapat dinilai melanggar hak konstitusional presiden, yang saat ini mempunyai hak untuk dipilih kembali.

Hal itu disampaikan Sekretaris MUI Jabar, Rafani Akhyar saat ditemui di Kantor MUI Jabar, Jalan LL.RE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (1/8).

Menurutnya, gerakan tersebut seharusnya menyuarakan ajakan untuk berkompetisi secara sehat siapapun calonnya di Pilpres 2019, sesuai dengan aturan yang ada dan mengangkat hal-hal positif yang ditawarkan kepada rakyat Indonesia.

"(Gerakan) ganti presiden dinilai lebih dominan unsur provokasi, dan mengarah kepada aksi inkonstitusional dibandingkan dengan kegiatan yang menjunjung tinggi demokrasi. Bukan kami menghalangi menolak hak demokrasi, silakan saja. Tapi paling penting jangan mengarah tindakan inkonstitusional," katanya.

"Apalagi, untuk soal Pilpres nanti 2019, masa kampnye juga belum. Saat nanti waktunya silakan berpesta," lanjutnya.

Pernyataan berbeda dia lontarkan saat disinggung mengenai gerakan dengan tagar Jokowi dua periode. Menurutnya, Jokowi masih punya hak untuk kembali memimpin Indonesia di periode selanjutnya.

Ia menegaskan bahwa apa yang disampaikan ini bukan berarti mendukung salah satu pihak. Namun, ia mengimbau kepada masyarakat untuk menahan diri hingga ajang pemilihan presiden berlangsung.

"Ganti Presiden kan tidak jelas nanti atau sekarang. Itu membatasi hak (Jokowi). Bukan berarti kita dukung Jokowi. Yang tidak diinginkan itu gangguan kondusifitas," tegasnya.

Pernyataan Rafani mengenai kondusifitas didasarkan pada deklarasi ganti presiden di Batam, Minggu (29/7) lalu yang sempat memanas. Massa yang kontra dengan gerakan tersebut menolak acara terselenggara. Akhirnya, acara yang rencananya menghadirkan Neno Warisman dibatalkan.

(mdk/cob)