Muhadjir Pastikan Jemaah Haji Batal Berangkat Sejak 2020 Diprioritaskan di 2022

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah akan memprioritaskan pemberangkatan bagi jemaah haji yang tertunda sejak 2020.

2021-06-06 19:04:00

Haji

Pemerintah memutuskan tak memberangkatkan jemaah haji tahun 1442 H atau tahun 2021. Ini merupakan kebijakan pembatalan kedua setelah tahun 2020.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah akan memprioritaskan pemberangkatan bagi jemaah haji yang tertunda sejak 2020.

"Mestinya mereka yang berangkat tahun lalu itu sekarang juga tertunda dan mereka lah yang akan diprioritaskan untuk mudah-mudahan tahun depan sudah diperbolehkan," katanya, Minggu (6/6).

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini menyebut, pembatalan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 karena pandemi Covid-19. Selain itu, tidak ada kepastian soal penyelenggaraan haji dari pemerintahan Arab Saudi.

"Sehingga kita hitung-hitung waktunya sudah tidak mungkin untuk membuat perencanaan yang cermat mengingat ini menyangkut 220.000 jemaah. Jadi tidak main-main," ujarnya.

Mengenai dana haji, Muhadjir memastikan aman. Dia menegaskan, dana haji tidak akan diinvestasikan ke sektor lain, seperti infrastruktur.

"Jadi memang belum ada langkah untuk membuat direct investment, semua masih berupa surat-surat berharga investasinya dan juga disimpan di Bank Syariah sesuai dengan standar tabungan haji," jelasnya.

Kementerian Agama memutuskan membatalkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M. Keputusan ini dikeluarkan setelah pemerintah berkonsultasi dengan sejumlah pihak.

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mengatakan di tengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia, kesehatan dan keselamatan jiwa jemaah haji lebih utama dan harus dikedepankan.

"Pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji 2021 atau 1442 H ini. Menetapkan pembatalan pada penyelenggaraan haji atau 2021 M bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji lainnya," kata Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (3/6).

(mdk/noe)