PAN Kritik Pemerintah Terlambat Lobi Arab Saudi Soal Kuota Haji

Merdeka.com - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay meminta penjelasan Kementerian Agama terkait pembatalan pemberangkatan jamaah haji tahun 2021. Saleh menyebut tersebar surat kedutaan Arab Saudi yang menyangkal informasi pemerintah Saudi telah mengeluarkan instruksi terkait penyelenggaraan haji tahun ini.

"Semestinya, dari awal kementerian agama melakukan komunikasi intensif dengan pihak Saudi. Dengan pembatalan sepihak yang dilakukan kemenag tanpa berkomunikasi dengan Saudi akan menimbulkan polemik dan juga memunculkan pandangan-pandangan spekulatif di tengah masyarakat. Dari surat yang beredar tersebut, ada pesan bahwa sesungguhnya pihak Saudi sangat terbuka untuk berdiskusi dan berkomunikasi dengan Indonesia," ujar Saleh kepada wartawan, Jumat (4/6).

PAN meminta Kemenag menjelaskan langkah apa saja untuk mengupayakan haji 2021 terlaksana. Sebab, sebelumnya dijelaskan Indonesia tidak bisa memberangkatkan jamaah haji karena masalah vaksinasi sebab vaksin yang dipakai di Indonesia belum terdaftar di WHO.

"Itu sempat heboh. Apakah itu memang benar? Ini perlu diklarifikasi. Sebab, minggu lalu vaksin Sinovac telah terdaftar di list-nya WHO. Kalau itu alasannya, semestinya sekarang ini sudah bisa diberangkatkan," kata anggota Komisi IX DPR RI ini.

Saleh menuturkan, dengan dua tahun tidak bisa memberangkatkan haji, maka antrean semakin panjang.

Ia mengkritik pemerintah yang tertinggal dalam melakukan diplomasi haji dengan Saudi. Beda dengan Malaysia yang sudah bertemu putra mahkota kerajaan Saudi dan diberikan tambahan kuota sebanyak 10.000.

Kementerian Agama diminta menjelaskan surat duta besar Arab Saudi serta diminta untuk melakukan negosiasi lebih lanjut terkait pemberangkatan haji. Diharapkan Indonesia dapat mengirimkan jamaah meski jumlah kuota dikurangi.

"Kemarin kan kementerian agama membatalkan keseluruhan. Semestinya, pemerintah tetap membuka peluang untuk memberangkatkan jamaah. Minimal, jamaah haji plus dengan pelayanan berbasis protokol kesehatan," katanya.

Beredar surat Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta terkait penyelenggaraan haji 2021. Surat yang ditujukan kepada Ketua DPR Puan Maharani, berisi bantahan pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily yang intinya Indonesia tidak mendapatkan kuota haji dari kerajaan Arab Saudi.

Dalam surat bertanggal 3 Juni 2021 itu, dijelaskan bahwa tidak benar Arab Saudi tidak memberikan kuota haji tahun 2021 kepada Indonesia. Otoritas kerajaan Arab Saudi belum mengeluarkan instruksi apapun berkaitan pelaksanaan haji tahun 2021.

"Dalam kaitan ini, saya ingin memberitahukan kepada Yang Mulia, bahwa berita-berita tersebut (pernyataan Dasco dan Ace) tidaklah benar dan hal itu tidaklah dikeluarkan oleh otoritas resmi kerjaan Arab Saudi, disamping itu otoritas yang berkompeten di Kerajaan Arab Saudi hingga saat ini belum mengeluarkan instruksi apapun berkaitan dengan pelaksanaan haji tahun ini, baik bagi para jamaah haji Indonesia atau bagi para jamaah haji lainnya dari seluruh negara di dunia," tulis Duta Besar Pelayan Duta Kota Suci untuk Republik Indonesia, Essam Bin Ahmed Abid Althaqafi dalam surat Kedutaan Besar Arab Saudi dikutip Jumat (4/6).

Lebih lanjut, Kedutaan Besar Arab Saudi berharap anggota dewan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak kedutaan atau otoritas resmi lainnya, baik di Kerajaan Arab Saudi maupun Indonesia. Hal ini perlu agar mendapatkan informasi dari sumber yang benar dan dapat dipercaya.

"Sehubungan dengan hal itu, merupakan sebuah kesempatan bagi saya untuk menjelaskan kepada Yang Mulia dan anggota-anggota dewan yang terhormat tentang fakta-fakta yang sebenarnya, seraya saya berharap agar kiranya dapat melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak Kedutaan atau otoritas resmi lainnya, baik di Kerajaan Arab Saudi atau di Indonesia, guna memperoleh informasi dan sumber sumber yang benar yang dapat dipercaya," kata Essam.

Dikonfirmasi, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Iskan Qolba Lubis membenarkan surat dari Kedubes Arab yang diterima DPR itu. Dia juga menyesalkan pemerintah terburu-buru mengambil keputusan tidak memberangkatkan haji tahun ini.

Menurutnya, pemerintah seharusnya bisa melakukan upaya lobi terlebih dahulu seperti yang dilakukan pemerintah Malaysia.

"Setahu saya surat itu asli dan sudah terkonfirmasi ada nomor surat tanda tangan basah dan PKS dapat konfirmasi itu asli," ujar Iskan kepada merdeka.com.