MK fokus tangani sengketa Pilkada, uji materi UU Pemilu bukan prioritas
"Prioritas yang ada saat ini adalah menangani sengketa Pilkada. Karena inilah konsen waktu yang diberikan hanya 45 hari kerja."
Uji materi Undang-undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) kini menjadi sorotan publik. Hal ini terkait Presidential Threshold 15 persen dari jumlah kursi dan 20 persen perolehan suara sah secara nasional. Uji materi juga diajukan terkait batas masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
Meski demikian, Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah, mengatakan, sampai hari ini, belum ada permintaan langsung dari hakim agar uji materi UU Pemilu menjadi prioritas.
"Belum ada. Belum ada juga, tidak ada permintaan itu juga (dari hakim)," ucap Guntur di kantornya, Jakarta, Selasa (31/7).
Dia menegaskan, saat ini pihaknya sedang memprioritaskan menyelesaikan sengketa hasil Pilkada 2018. Yang memang sudah ada tenggat waktunya.
"Prioritas yang ada saat ini adalah menangani sengketa Pilkada. Karena inilah konsen waktu yang diberikan hanya 45 hari kerja," jelas Guntur.
Dia pun menjelaskan, dalam uji materi atau judical review, memang tak ada limitasinya.
"Judicial review itu sebetulnya tidak ada limitasi waktu," ujarnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Tak terima disebut OSO goblok, Mahkamah Konstitusi layangkan surat keberatan
Ajukan pihak terkait, 6 elemen masyarakat minta MK tolak gugatan masa jabatan Wapres
Mahfud MD tegaskan JK berhak ajukan jadi pihak terkait soal masa jabatan wapres
Lawan gugatan masa jabatan Wapres, kelompok ini ajukan diri jadi pihak terkait ke MK
Janji calon hakim MK Enny Nurbaningsih tak akan berpihak pada siapapun
Perindo minta MK putuskan uji materi sebelum pendaftaran capres-cawapres