Merdeka.com - Sembilan orang calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo menjalani seleksi wawancara terbuka di Gedung III Sekretariat Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (30/7). Salah satu calon Hakim MK yang saat ini menjabat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Enny Nurbaningsih menyatakan dirinya tidak akan berpihak kepada lembaga apapun jika terpilih jadi hakim konstitusi.

Hal itu dia sampaikan ketika anggota panitia seleksi (pansel) hakim MK, Imam Prasodjo menanyakan terkait apakah hakim harus independen dan tidak berpihak pada lembaga.

"Hakim kan harus independen. Bagaimana kelak saat ibu terpilih, agar saya tidak curiga dan masyarakat, Anda bukan perpanjangan tangan dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly atau Presiden?" tanya Imam kepada Enny saat sesi wawancara di Sekretariat Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (30/7).

Lalu, Enny menjawab dengan santai. Dia yakin bahwa tidak akan berpihak pada lembaga apapun.

"Insyaallah saya tidak terpengaruh lembaga apapun, dalam bentuk apapun. Karena saya sudah mencerna sapta karsa hutama, yg terpenting adalah independensi," jawab Enny.

Kemudian, Harjono selaku kepala pansel hakim MK bertanya kepada Enny terkait bagaimana menempatkan diri antara produk UU yang telah diuji serta emosional.

"Anda terlibat pembuatan UU. Kalau Anda di MK, bisa saja produk Anda ini yg dipersoalkan. Antara produk, obyektivitas, emosional, gimana tempatkannya?" tanya Harjono.

Kemudian, Enny menyakini sekali lagi jika terpilih tidak ada konflik kepentingan untuk mengatur sebuah UU. Oleh karena itu hal tersebut harus dilakukan dengan hati-hati.

"Saat ada konflik kepentingan, tidak boleh ambil keputusan, apalagi buat dissenting. Harus dipegang teguh. Kecuali kalau tidak mencukupi 7 orang di situ," ungkap Enny.

Diketahui tidak hanya Enny yang melakukan tes wawancara terbuka tersebut. Ada delapan orang yang lainnya yang akan melakukan tes tersebut untuk menggantikan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati yang masa jabatannya akan berakhir pada 13 Agustus 2018 mendatang.

Sembilan orang tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Sembilan calon Hakim MK yang diajukan Presiden Joko Widodo:

1. Anna Erliyana (Guru Besar FH UI)2. Enny Nurbaningsih (Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM)3. Hesti Armiwulan (pengajar di Fakultas Hukum Universitas Surabaya)4. Jance Tjiptabudi (pengajar di Universitas Pattimura Ambon)5. Lies Suliastini (Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)6. Ni'Matul Huda (pengajar di Fakultas Hukum di UII Yogyakarta)7. Retno Lukito (pengajar di Fakultas Syariah di UIN Sunan Kalijaga)8. Taufiqurrohman Syahuri (mantan Komisioner Komisi Yudisial)9. Susi Dwi Haryanti (pengajar di Fakultas Hukum di Universitas Padjadjaran)