Menteri Siti mengaku dibohongi pejabat soal data hutan yang terbakar

"Sudah belasan tahun kami pelajari soal kebakaran lahan ini," kata Siti.

2015-09-20 16:40:16

Kebakaran Hutan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya kecewa karena tidak mendapat data akurat mengenai luas lahan yang terbakar di Riau. Fakta di lapangan berbeda dengan data yang didapat.

"Sudah belasan tahun kami pelajari soal kebakaran lahan ini. Tahu tidak, kalau record dari Sumatera, apakah itu dari posko, UPT dan berbagai instansi lainnya, kami dilaporin hanya 8.000 hektare luasan kebakaran," ujar Siti saat mengunjungi lokasi kebakaran lahan dan hutan di Kelurahan Rimbo Panjang kecamatan Tambang, kabupaten Kampar, Riau, Minggu (20/9).

Laporan dari para pejabat ke Siti tersebut dinilai merupakan penipuan dan pembohongan. Bagaimana tidak, setelah Siti melihat secara keseluruhan, ternyata kebakaran yang ada di Sumatera dan Kalimantan saat ini luasnya sudah mencapai 58.000 hektare.

"Laporan yang kami terima dari Sumatera hanya 8.000 hektare saja. Kami lihat betul secara keseluruhan dari foto satelit dengan ukuran 1,5 mm kali 1,5 mm, itu luasan kebakarannya mencapai 58 ribu hektare saat ini terjadi," kata Siti.

Menurut Siti, saat ini pemerintah sudah mengumpulkan segala bahan dalam mencari solusi permanen untuk mengatasi kebakaran lahan. Yakni dengan cara memberikan insentif ekonomi kepada masyarakat, apakah dalam bentuk kredit agar tidak melakukan pembakaran.

Sedangkan solusi untuk penanggulangan kebakaran lahan dan hutan, Siti meminta kerjasama mulai dari pemerintahan pusat, masyarakat, Babinkantibmas, Babinsa dan pejabat pedesaan. "Semuanya harus diperkuat untuk menanggulangi bencana kebakaran, ini salah satu solusinya," ujarnya.

Menurut Siti, untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan dan hutan khususnya di Riau, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat. Siti menyebutkan, kalau hanya pemerintah saja yang diandalkan, maka tidak bisa menjamin pencegahan kebakaran lahan akan mudah dilakukan.

"Jaminan itu tidak bisa dari pemerintah sendiri, harus ada jaminan kita bersama," jelasnya.

(mdk/has)