Menteri Siti Nurbaya tinjau posko asap Riau, curigai 276 perusahaan
Merdeka.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengunjungi dua posko darurat asap di Provinsi Riau, yakni di depan Pasar Sukaramai Jalan Sudirman dan Gelanggang Olahraga Tribuana Jalan Diponegoro Pekanbaru, Sabtu malam.
"Sekarang di Riau yang perlu itu adalah soal kesehatan, makanya saya juga mengajak Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan untuk hadir dan melihat langsung ke lapangan," kata Siti Nurbaya di Pekanbaru, dikutip dari Antara, Sabtu (19/9).
Hal itu, kata dia, dilakukan juga untuk menindaklanjuti laporan Pelaksana Tugas Gubernur Riau terkait dengan adanya posko tersebut. Sekjen Kemenkes diajak karena lembaga tersebut sebagai yang mengerti secara teknis untuk penanganannya. Saat ini, lanjut dia, untuk titik api dan Indeks Pencemaran Udara bisa dikontrol lewat indikator.
Namun, katanya, hal terpenting adalah bagaimana masyarakat yang membutuhkan pada situasi krisis ini, tahu ke mana harus mendapatkan pelayanan seperti adanya posko kesehatan.
Menteri Siti mendarat di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Sabtu pukul 18.30 WIB, langsung disambut Pelaksana Tugas Gubernur Riau Rsyadjuliandi Rachman. Dia yang datang mengenakan jaket merah disambut dengan jamuan makan malam di VIP SSK II Pekanbaru. Menteri Siti makan bersama dengan petinggi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Riau, seperti dari Korem 031 Wirabima, AU, dan Kepolisian Daerah Riau.
Siti selanjutnya menuju dua posko itu, kemudian ke kediaman gubernur. Kedatangannya dijadwalkan untuk mengunjungi daerah yang mengalami kebakaran hutan. Awalnya, Menteri Siti akan mengunjungi Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, namun informasi terakhir menyatakan ke Langgam, Kabupaten Pelalawan.
Dia mengaku baru sekali datang ke Riau karena memang titik api lebih banyak di daerah Sumatera bagian selatan itu.
Saat ini, pihaknya tengah melakukan verifikasi terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini tengah mempelajari dugaan sekitar 276 entitas termasuk perusahaan, koperasi, dan pemilik hak guna usaha yang menyebabkan kabut asap di beberapa daerah di Indonesia.
"Totalnya 276 entitas, ada yang belum teridentifikasi karena ternyata koperasi dan HGU. Itu 147 prosesnya di Badan Pertanahan Nasional, di luar area kehutanan. Tapi dalam pendekatan lingkungan juga berpotensi melanggar, saya mendekatinya dengan kerusakan areal karena terbakar," kata Menteri Siti Nurbaya.
Lebih lanjut dia mengatakan, setelah teridentifikasi maka pihaknya akan mendapatkan profil perusahaan itu. Kemudian akan diturunkan 70 orang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), 116 orang pengawas ekosistem hutan, dan 40 polisi hutan.
"Semua akan dilatih dan diterjunkan ke lapangan secara serentak. Setelah hasil lapangan diverifikasi dan dianalisis, akan kelihatan tingkat pelanggaran untuk selanjutnya diberikan sanksi ringan atau pun berat dan ada pasti sanksi pembekuan perusahaan," ujarnya.
Dia mengatakan bahwa yang paling banyak dan kacau adalah badan usaha perkebunan sawit yang izinnya dikeluarkan bupati. Meskipun begitu, dia menyatakan hal itu bukanlah untuk menyalahkan siapapun, namun seharusnya memang keluarnya izin harus diikuti dengan interaksi terus menerus.
Terkait target penyelesaiannya, dia mengatakan ingin dilakukan secepatnya. Diharapkannya sebelum akhir tahun sudah selesai dan jika pun tidak selesai pihaknya siap untuk didesak.
"Saya maunya sebelum akhir tahun sudah keluar, targetkan secepatnya. Kalau telat diteriakin aja," katanya menyebutkan.
Pada kesempatan ini, dia juga menyampaikan bahwa kenapa dirinya tidak berkantor di Riau karena ternyata asalnya dari selatan.
Menurut dia, daerah tersebut yang harus dikontrol harus kontrol karena kebakaran di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Barat semakin banyak.
"Itu Sumsel, Kalteng dan Kalbar seperti balap-balapan. Riau sebetulnnya sejak bulan November dan itu 'managable' atau bisa diatur. Itu sebabnya saya putuskan di Riau lebih intensif melalui telepon dengan gubernur dan Unit Pelaksana Teknis di sini," jelasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen
Otorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.
Baca SelengkapnyaPetani Ditangkap Usai Bakar Satu Hektare Lahan Kebun Sawit di Riau
Polisi menyita barang bukti berupa tiga batang kayu bekas terbakar dan satu mancis.
Baca SelengkapnyaPolisi Bongkar Penyelundupan Satu Ton Sabu di Riau, Ribuan Tersangka Ditangkap
Kasus narkotika masih menjadi pekerjaan rumah Polda Riau.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hari Kedua di Sumut, Jokowi Tinjau RSUD Hingga Cek Stok Beras
Jokowi direncanakan mengecek bahan pokok di Pasar Gelugur Rantauprapat, serta meninjau persediaan beras.
Baca SelengkapnyaBarisan Pemuda Riau Deklarasikan Dukungan untuk Prabowo-Gibran
Pemuda memiliki peran penting pembangunan bangsa dan negara
Baca SelengkapnyaBerkat Program Jokowi, Wamen Raja Juli Antoni: Sertifikasi Tanah Meningkat Ribuan Persen
Proses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.
Baca SelengkapnyaGubernur Kepulauan Riau Ansar Diperiksa Polisi Sebagai Saksi Kasus Dugaan Perekrutan Honorer
"Ada 13-14 pertanyaan lah. Pemeriksaan paling efektif sekitar 3 jam. Lamanya karena hanya berdiskusi perkembangan situasi," ujar Ansar.
Baca SelengkapnyaJokowi: Kalau Ikuti Rutinitas, Sertifikat Tanah di Indonesia Baru Selesai 160 Tahun
Jokowi menyimpulkan lambatnya penerbitan sertifikat tanah jadi penyebab banyaknya kasus sengketa tanah.
Baca SelengkapnyaTarget Jokowi Tahun 2024: Selesaikan Kunjungan ke Semua Daerah dan Sertifikasi Tanah Warga
Jokowi mengatakan Indonesia merupakan negara besar dan beragam yang memiliki 714 suku
Baca Selengkapnya