Mensesneg sebut status Kepala UKP-PIP setara menteri belum dibahas

2017-07-20 19:30:00

Unit Kerja Pancasila

Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan belum ada pembahasan tentang peningkatan status Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latief menjadi setara dengan menteri. Ini merupakan usulan dari Dewan Pengarah UKP-PIP.

"Belum dibahas," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/7).

Yudi Latief menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (19/7). Menurut Pratikno, pertemuan keduanya tak membahas terkait peningkatan status menjadi setara dengan menteri.

Pertemuan tersebut, sambung Pratikno, membahas program jangka pendek dan menengah dari UKP-PIP.

"Jadi UKP-PIP saat ini fokus kepada bagaimana melaksanakan program-program jangka pendek dan menengah," ujarnya.

Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latief menilai pihaknya sangat sulit melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dalam rangka melakukan pembinaan Ideologi Pancasila. Hal ini dikarenakan Unit Kerja hanya setara dengan Dirjen Kementerian sehingga tak selevel dengan seorang menteri.

"Agak susah itu kalau itu selevel di bawah menteri menkoordinasikan menteri agak susah. Kemudian saya kira kan Pancasila ini urusan yang sangat luas dimensinya karena mencakup semua aspek kehidupan," kata Yudi usai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/7).

Yudi membantah pertemuan dengan Presiden untuk meminta jabatannya dibuat setara dengan seorang menteri. Dia mengaku pertemuan dengan Presiden guna membahas agenda UKP-PIP dalam satu bulan ke depan. Terlebih, ia mengaku permintaan menaikkan jabatannya setara menteri berasal dari Dewan Pengarah bukan atas inisiatif pribadi.

Selain dengan para menteri, Yudi menjelaskan koordinasi dengan para Gubernur juga menjadi sangat penting. "Indonesia adalah satu wilayah yang sangat luas meskipun kalau BP7 (Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila) dulu sampai ke tingkat kabupaten punya organnya. Kalau ini kan satu unit kecil saja tapi punya garapan yang sangat luas," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Ahmad Syafi'i Ma'arif (Buya Syafi'i) mengatakan akan segera melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo.

Pertemuan tersebut untuk menyampaikan usulan ke Kepala Negara untuk merubah Keppres Nomor 54 Tahun 2017 tentang UKP- PIP. Tujuannya agar kewenangan unit kerja ini diperluas.

"Nanti mau ketemu unit kerja Presiden. Langsung dipanggil secepatnya karena Keppres itu tugasnya besar tapi wewenangnya enggak ada. Kecil sekali kewenangannya, jadi mau diubah. Nanti mau diperbaiki Perpres itu supaya ada wewenang gitu lho," kata Buya Syafi'i di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (17/7).

Apabila Keppres itu diubah, Buya Syafi'i mengatakan maka Kepala UKP-PIP yaitu Yudi Latief akan setara dengan menteri. Menurut Buya, perubahan tingkatan ini diperlukan untuk memudahkan UKP-PIP melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian soal pembinaan Pancasila.

"Kalau sekarang Keppres yang nomor 54 itu, itu Yudi Latief setingkat Dirjen. Bagaimana mau memanggil menteri enggak bisa. Ini memang kurang cermat membuatnya," ujarnya.

(mdk/msh)