Menkominfo akui lebih sulit hapus situs teroris daripada pornografi

Situs-situs berbau ekstremisme tersebut kerap mengubah kata kunci hingga sulit terdeteksi.

2015-03-24 12:18:35

Terorisme

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, pihaknya saat ini mengaku kesulitan dalam upaya memblokir situs-situs ekstremis, yang menyebarkan paham-paham intoleransi, radikalisme dan terorisme.

Pasalnya, kata Rudi, semua kata kunci dalam pencarian di website-website ekstremis itu sangat sering berubah-ubah, sehingga pelacakannya juga sangat sulit dideteksi pihak Kominfo.

"Sulit memang menemukannya, karena tidak ada situs yang langsung beralamat di www.terorisme.com seperti itu misalnya," kata Rudiantara saat ditemui di Jakarta Convention Center, Selasa, (24/3).

"Atau juga karena bisa saja sebuah situs yang bernama, misalnya 'Abrakadabra', tapi di dalamnya ternyata berisi tentang radikalisme dan terorisme. Jadi semacam pakai nama terselubung gitu," katanya menambahkan.

Rudi membandingkan kesulitan dalam melakukan pencarian terhadap situs-situs berisi konten terorisme, dengan situs porno. Menurutnya, situs-situs porno masih sangat mudah dikenali di mesin pencarian, daripada situs terorisme dan intoleransi tersebut.

"Berbeda dengan situs-situs porno yang masih terhitung mudah dideteksi, sehingga mudah pula dilakukan pemblokiran. Apalagi kami memiliki mesin pencarian yang otomatis," ujarnya.

Rudi menjelaskan, satu-satunya cara pemblokiran situs terorisme dan intoleransi itu, adalah melalui informasi yang disampaikan berupa pengaduan dari masyarakat. Dia juga menjelaskan, maraknya penyebaran paham intoleransi dan ekstremisme itu, ternyata juga banyak yang berasal dari jejaring media sosial, bahkan dari web blog personal para pendukung terorisme tersebut.

"Saya sudah sebarkan di media sosial mengenai infografisnya. Jadi silakan adukan saja kepada kami, biar kami tindak lanjuti. Karena, kebanyakan dari situs penyebar kebencian itu adalah web blog, kalau situs resmi nggak banyak. Sementara kalau medsos kan dunia terbuka. Kami pun susah mencegah dari awal, dan juga biasanya berdasarkan pengaduan masyarakat," pungkasnya.

(mdk/tyo)