Menko Polhukam jamin Polri tak SP3 kasus pembakaran lahan & hutan

Dia memastikan Polri terus melakukan pendataan pada perusahaan dan perorangan yang melakukan pembakaran.

2015-09-25 17:46:11

Kebakaran Hutan

Pemerintah membantah bila Polri kurang aktif dalam penegakan hukum bagi mereka baik pribadi maupun perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan pembakaran lahan dan hutan di sejumlah daerah di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Polri dipastikan terus melakukan pendataan.

"Polri sangat aktif sama-sama kemarin kami sama-sama dengan Kapolri di Banjarmasin. Beliau justru memberikan data-data dan bertukar data dengan Menteri Siti dan menurut saya sangat bagus kerja samanya," kata Menko Polhukam, Luhut Panjaitan, di Istana, Jakarta, Jumat (25/9).

Luhut menjamin bila Polri akan bekerja optimal dan tidak akan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) untuk kasus tersebut.

"Kita tidak terpikir untuk ada ke situ (SP3)," tegasnya.

Luhut menambahkan, pemerintah menggunakan satelit untuk mengetahui penanggung jawab hutan dan lahan yang terbakar. Dengan satelit tersebut, pelaku pembakaran lahan dan hutan tidak dapat mengelak untuk mengakui perbuatannya.

"Karena sekarang ini ada citra satelit, kan susah orang untuk mengelak, jadi citra satelit resolusi tinggi itu akan bisa mempoint-point milik siapa-siapa ini dan kapan terjadinya ini dan kapan seterusnya. Atau adakah upaya dia memadamkan di sana," jelasnya.

Bersama Presiden Jokowi, Luhut mengaku baru saja membahas masalah tindak lanjut mengenai penanganan kebakaran lahan hutan di Kalimantan dan Sumatera. Termasuk menggerakkan TNI untuk membuat kanal-kanal di lahan gambut tersebut.

"Kedua kita juga melihat bagaimana tahun depan penyiapan pesawat water bombing-nya supaya dari sekarang disiapin jadi jangan seperti kejadian saat ini. Karena kita lihat dari 25 pesawat yang ada lebih efektif untuk menggunakan water bombing tadi," tutupnya.

(mdk/lia)