Menko Polhukam Anggap Wajar Ada Penolakan Rencana Pemekaran Papua

"Yang minta itu pemekaran itu rakyat Papua sendiri kok, ketika ketemu presiden (Jokowi). Bahwa ada yang tidak setuju, ya biasa. Apa saja pasti ada yang tidak setuju. Nanti kita lihat," kata Mahfud MD di kantornya, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).

2019-11-06 00:32:00

Menko Polhukam Mahfud MD

Wacana pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat menuai kontroversi di kalangan masyarakat Bumi Cendrawasih. Baru-baru ini Majelis Rakyat Papua (MRP) menolak dengan tegas hal tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat adalah permintaan dari masyarakat Papua. Di mana saat itu masyarakat Papua bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bagi Mahfud, dalam hal ini ada pro dan kontra adalah hal biasa. Namun demikian, untuk pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat ini memang masih perlu beberapa kajian, termasuk menyelesaikan pendapat yang ada. Kendati demikian, Mahfud MD menegaskan kebijakan pemekaran di wilayah Papua dan Papua Barat merupakan langkah yang tepat.

"Tapi setuju atau tidak setuju itu biasa. Jangan kan memekarkan Papua, memekarkan apa saja di desa apa saja dipecah jadi apa itu juga pasti ada tidak setuju," tegasnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, mereka yang tidak setuju dengan pemekaran ini diduga merupakan sekelompok masyarakat yang ingin Papua merdeka. "Kalau dibilang MRP itu perwakilan masyarakat Papua, yang minta sama presiden juga masyarakat Papua kok. MRP-nya juga ada, gubernurnya ada. Semua gitu, yaudahlah kan belum dimekarkan," pungkasnya.

(mdk/rnd)