Menko PMK: Pemerintah terus tingkatkan pengawasan program pemberdayaan desa

"Peningkatan penyerapan ini menunjukkan bahwa tata kelola sudah semakin lebih baik dan pendamping desa sudah semakin memahami apa yang diinginkan oleh rakyat," ujar Puan.

2018-10-09 11:22:32

Kemenko PMK

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara, Senin (8/10). Pada kunjungan tersebut, menghadiri rapat koordinasi pengendalian program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di aula pertemuan Kantor Bupati Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara.

Pada kesempatan tersebut, Puan menjelaskan bahwa pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendampingan dan pengawasan program pemberdayaan desa. Di antaranya melalui peningkatan kualitas rekruitmen pendamping desa, kerja sama formal dengan kepolisian, kejaksaan, dan beberapa kementerian terkait, peningkatan partisipasi masyarakat, dan kapasitas pendamping desa dengan pelatihan-pelatihan.

Melalui upaya tersebut penyerapan dan kualitas penggunaan dana desa terus meningkat. Di tahun 2016 sudah meningkat menjadi 97.65 persen dan di tahun 2017 meningkat lagi menjadi 98.54 persen.

"Peningkatan penyerapan ini menunjukkan bahwa tata kelola sudah semakin lebih baik dan pendamping desa sudah semakin memahami apa yang diinginkan oleh rakyat," ujar Puan.

Dalam sambutannya, Puan memaparkan bahwa pelaksanaan dana desa telah memasuki tahun yang ke-4. Pemerintah juga terus meningkatkan alokasi dana desa dari tahun ke tahun. Tahun 2015 sebesar Rp 20.67 T, tahun 2016 menjadi Rp 46.98 T, tahun 2017 meningkat lagi menjadi Rp 60 T, dan di tahun 2018 sebesar Rp 60 T.

"Tahun 2019, Insya Allah akan ditingkatkan kembali menjadi Rp 73 T," tutur Puan.

Menurut dia, selain penyerapannya yang terus meningkat, selama 4 tahun, dana desa telah mampu membangun infrastruktur desa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Diantaranya pembangunan 158.618 KM jalan desa; 1.028 KM jembatan; ribuan pasar; BUMDes; sarana air bersih; PAUD; Posyandu; Polindes; MCK dan dana infrastruktur dasar lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup dasar dan peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di desa.

"Dengan tercukupi infrastruktur dasar di banyak desa, pemerintah mulai mengarahkan penggunaan dana desa untuk lebih fokus pada peningkatan pemberdayaan ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa," kata Puan.

Sementara itu, terkait pemanfaatan dana desa, Presiden Jokowi memberikan arahan agar dana desa benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

"Ingat dana desa sebaiknya dibelanjakan di desa tersebut, jadi nantinya dapat menggerakkan ekonomi dan memperkecil ketimpangan. Jangan sampai justru dibelanjakan di kota karena nanti yang menikmati justru kota," ujar Presiden Jokowi.

Rapat koordinasi (rakor) tersebut dihadiri oleh Menteri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDDT), Eko Putro Sandjojo; Sekretaris Kabinet, Pramono Anung; Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi; Anggota DPR RI/DPD dan dihadiri oleh 3.000 peserta yg terdiri dari Pendamping desa, Kader Penggerak Posyandu, Kader Penggerak Paud, Kepala Dinas dan lain sebagainya.

(mdk/paw)