Menko Luhut targetkan 5-10 tahun lagi air Sungai Citarum bisa diminum

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan air Sungai Citarum bisa bersih tanpa tercemar limbah. Dia berharap air sungai dapat diminum dalam kurun waktu lima hingga 10 tahun ke depan.

2018-01-16 17:15:15

Sungai Citarum

"Paling tidak lima tahun. Lima tahun kita berharap airnya semakin baik, industri semuanya sudah punya IPAL (Intalasi Pengolahan Air Limbah), orang sudah punya MCK, sehingga tidak buang kotoran ke sungai," kata Luhut Binsar Pandjaitan, di Bandung, Selasa.

Ditemui usai memimpin Rapat Sosialisasi Penataan Sungai Citarum, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Menko Luhut mengatakan target air Sungai Citarum bisa diminum bisa tercapai jika semua pihak mau bergerak menuntas masalah di sungai tersebut.

"Nanti limbahnya dikelola dan airnya layak untuk diminum lagi, apakah lima atau 10 tahun lagi itu terjadi, kita harus mulai. Itu generasi kamu, saya yang memulai, enggak bisa satu atau dua tahun, jadi kita harus konsisten," ujarnya.

Pihaknya juga memastikan tidak akan menggunakan dana atau bantuan dari pemerintah luar negeri untuk mengatasi permasalahan Sungai Citarum, termasuk dana dari ADB (Asia Development Bank) sebesar Rp 200 triliun.

"ADB menawarkan dana cukup besar sekali tapi itu di Bapennas, tapi kita melihat-lihat, apa perlu kita sampai sebanyak itu, kita evaluasi. (Dana ADB Rp 200 triliun) belum tentu diambil, kita lihat nanti kemarin tidak sebesar itu," tuturnya.

Ia mengatakan saat ini di setiap kementerian sudah ada dana atau program untuk mengatasi masalah Sungai Citarum seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Sekarang banyak kita, dana dari kementerian-kementerian sudah ada programnya, hanya kita belum disinergikan semuanya. Cukup besar beberapa triliun, dari mulai Kementerian PU Pera, Kementerian LHK, macam-macam," kata dia.

"Bantuan internasional banyak ke saya yang nawarin, jadi kita lagi menata karena kita enggak mau manfaat itu malah tidak benar," lanjut Menko Luhut.

(mdk/did)