Menko Airlangga Siapkan Mekanisme Penilaian Wilayah yang Bisa Terapkan New Normal

Presiden Jokowi Indonesia telah mengumumkan rencana untuk menerapkan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional dalam penanganan Covid-19. Sejumlah syarat harus dipenuhi oleh wilayah yang akan memberlakukan aturan ini.

2020-05-26 14:05:00

The New Normal

Presiden Jokowi telah mengumumkan rencana untuk menerapkan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional dalam penanganan Covid-19. Sejumlah syarat harus dipenuhi oleh wilayah yang akan memberlakukan aturan ini.

"Presiden mengharapkan new normal ini diimplementasikan dengan beberapa pertimbangan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (26/5).

Airlangga menjelaskan, salah satu syaratnya adalah daerah yang R0 (jumlah reproduksi virus) kurang dari 1, dapat menerapkan new normal. Dalam beberapa hari terakhir, pihaknya akan mengusulkan mekanisme penilaian, baik berdasarkan perhitungan epidemiologi dan kapasitas regional dalam penanganan Covid-19 seperti pengembangan penyakit, pengendalian virus, dan kapasitas kesehatan.

"Kemudian juga kesiapan sektor publik per masing-masing kementerian/lembaga, tingkat disiplin publik, dan respons publik terhadap cara bekerja atau cara bersosialisasi dalam new normal," kata Airlangga.

Saat ini, kata Airlangga, beberapa daerah di Jawa menerapkan 5 level scoring dalam menangani keparahan pandemi, yaitu krisis, tingkat parah, substansial, sedang, dan rendah.

Sedangkan syarat pemerintah daerah diizinkan untuk mempersiapkan new normal jika daerah mereka berada di tingkat moderat atau sedang.

Airlangga juga menambahkan, beberapa sektor sedang mempersiapkan SOP untuk skenario new normal ini agar dapat kembali beroperasi.

Sektor industri, Airlangga menyatakan, telah menerima arahan yang sesuai dengan protokol Satuan Tugas Covid-19. "Di sektor lain, baik itu pendidikan, restoran, akomodasi, kegiatan ibadah, dan transportasi. Kami akan mempelajari ini secara menyeluruh dan Presiden akan memutuskan," katanya.

Airlangga menyatakan, setelah studi tentang kapasitas daerah, sektor kesehatan, dan kementerian/lembaga, Pemerintah akan mengumumkan kebijakan yang dihasilkan.

(mdk/bal)