Mendes yakin perolehan WTP Kemendesa bukan karena suap BPK

Mendes yakin perolehan WTP Kemendesa bukan karena suap BPK. Eko memastikan, dirinya akan kooperatif dalam pengusutan kasus suap tersebut. Dia bahkan memberikan kesempatan kepada KPK untuk mengaudit penggunaan anggaran Kemendesa dan PDTT kapan saja.

2017-05-30 17:32:46

Kasus suap WTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Inspektur Jenderal Kemendesa dan PDTT Sugito dan pejabat eselon III Kemendesa Jarot Budi Prabowo sebagai tersangka kasus suap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kemendesa dan PDTT Tahun 2016. Menteri Desa dan PDTT Eko Putro Sandjojo berharap, kasus tersebut menjadi pembelajaran berharga bagi semua kementerian.

"Persoalan ini mudah-mudahan mengingatkan ke kita semua, ya jangan main-main lah soal integritas," kata Eko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/5).

Eko memastikan, dirinya akan kooperatif dalam pengusutan kasus suap tersebut. Dia bahkan memberikan kesempatan kepada KPK untuk mengaudit penggunaan anggaran Kemendesa dan PDTT kapan saja.

"Kita buka kepada KPK untuk mengaudit kapan saja kementerian saya, bahkan tanpa persetujuan saya. Itu tujuannya bukan untuk nangkap orang, tapi tujuannya adalah supaya hati-hati," ucap Eko.

Eko mengakui terjadi kecolongan dalam pengawasan internal Kemendesa dan PDTT sehingga bawahannya melakukan praktik suap. Dia berharap, kasus ini juga bisa menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan internal.

"Tapi paling penting bahwa sistemnya kayak apa, terpulang lagi kepada kita semua," sambungnya.

Disinggung mengenai perolehan WTP Kemendesa dan PDTT adalah hasil suap antara pejabat Kemendes dan BPK, Eko membantah. Menurut dia, perolehan WTP itu berkat kerja keras seluruh jajaran di Kemendesa dan PDTT.

"Saya enggak melihat dengan uang segitu bisa mempengaruhi WTP. Karena WTP itu prosesnya panjang, dilakukan oleh banyak orang dan dilakukan tim melalui prosedur-prosedur ketat. Jadi saya tidak melihat," tegasnya.

Kendati demikian, Eko tak ingin membela diri. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada BPK untuk mengaudit kembali pengelolaan keuangan di Kemendesa dan PDTT.

"Saya welcome, mau diaudit lagi atau mau pakai yang ada," tukasnya.

(mdk/rnd)