Mendagri Sebut Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Mengganggu Demokrasi

Pasca kejadian adanya berita bohong, Tjahjo mengungkapkan, KPU sudah melakukan tugasnya dengan detail sesuai Undang-undang dan PKPU. Maka dari itu, Kepolisian dalam hal ini melalui masyarakat untuk bisa lawan racun demokrasi di Indonesia.

2019-01-05 16:30:00

Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menilai, adanya kabar bohong soal 7 kontainer surat suara tercoblos membuat kepercayaan publik kepada KPU menurun. Maka dari itu, ia bersama jajaran melakukan langkah mendukung agar kasus tersebut tidak terulang.

"Tentu ini mengganggu konsolidasi demokrasi, mengganggu kepercayaan kepada KPU. Ini langkah kami untuk atasi kasus berita bohong agar tidak terulang," katanya di Hotel Patra Jasa Semarang, Sabtu (5/1).

Pasca kejadian adanya berita bohong, dia mengungkapkan, KPU sudah melakukan tugasnya dengan detail sesuai Undang-undang dan PKPU. Maka dari itu, Kepolisian dalam hal ini melalui masyarakat untuk bisa lawan racun demokrasi di Indonesia.

"Jadi harus lawan penjahat demokrasi yang membuat fitnah yang juga menghambat konsolidasi demokrasi. Racun demokrasi yakni politik uang, kampanye yang berujar kebencian, kampanye berujar fitnah dan SARA," jelasnya.

Dalam hal ini proses penanganannya, sudah diserahkan kepada kepolisian karena sudah ada pengaduan resmi. Untuk Kemendagri sendiri melakukan langkah mendukung penuh agar kasus bisa terungkap.

"Kami bagian pemerintah back up penuh pelaksanaan ini. Saya rasa seluruh parpol punya kepentingan pemilu ini lancar," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya Direktorat Tindak Pidana Sumber Bareskrim Polri sudah mengamankan 2 orang terkait penyebaran hoax 7 kontainer surat suara tercoblos. Kedua orang itu diamankan di Bogor, Jawa Barat, dan Balikpapan Kalimantan Timur.

(mdk/fik)