Mendagri Ajak Kementerian/Lembaga Lakukan Koordinasi Soal DTKS

Tito berharap agar kelurahan dapat melakukan verifikasi dan up-date data dengan mekanisme data yang dilakukan desa. Serta dapat melibatkan pemerintah kota.

2020-12-30 09:12:25

Mendagri Tito Karnavian

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak Kementerian/Lembaga (K/L) terkait melakukan koordinasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sehingga nantinya ada kesepahaman antara yang dikerjakan di tingkat pusat dan daerah.

Hal tersebut disampaikan Tito saat rapat koordinasi terkait Persiapan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2021, Selasa (29/12).

"Kami mohon kiranya nanti kalau dari pemerintah pusat sudah melakukan sinkronisasi data, kemudian skema programnya, tiap-tiap K/L kami sarankan kita melaksanakan semacam Rakor (rapat koordinasi) pusat dan daerah yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah, sehingga mereka paham apa yang kita kerjakan tingkat pusat dan apa yang harus mereka kerjakan di tingkat daerah," katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/12).

Dia berharap agar kelurahan dapat melakukan verifikasi dan up-date data dengan mekanisme data yang dilakukan desa. Serta dapat melibatkan pemerintah kota.

"Kalau tidak melibatkan pemerintahan daerah, nanti akan muncul perasaan tidak dilibatkan. Sementara mereka dianggap sebagai kepala daerah yang bertanggung jawab. Jadi, mereka dilibatkan dalam verifikasi, paling tidak memberikan endorse bahwa data itu akurat," ungkapnya.

Kemudian, Tito juga menyarankan, terkait eksekusi yang akan dilakukan oleh K/L sebagai perwakilan pemerintah pusat. Dia berharap ada sinkronisasi antara K/L yang satu dengan lainnya, terutama tentang skema bantuan sosial (Bansos).

"Sehingga dapat diketahui nanti dari sinkronisasi ini siapa yang dapat double. Kalau dapatnya double mungkin tidak apa-apa, tapi yang agak rawan adalah mereka yang harusnya mendapat, tapi tidak dapat, itu yang biasanya akan ribut," jelasnya.

Tito mengingatkan amanah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bansos bisa membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

"Harus ada sinkronisasi skema bansos pusat dengan daerah, karena daerah-daerah Tingkat I dan Tingkat II serta Desa memiliki anggaran tersendiri juga, anggaran jaring pengaman sosial dalam APBD mereka tahun 2021," tutupnya.

(mdk/fik)