Mendagri: 71 Indonesia merdeka, negara belum bisa atasi soal pangan

Mendagri: 71 Indonesia merdeka, negara belum bisa atasi soal pangan. "Misal, di Jakarta membutuhkan 23 ribu ekor sapi per-bulan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat, namun ketersediaan sapi lokal dari berbagai daerah hanya bisa memenuhi 30 persennya saja. Sedangkan 70 persen nya masih impor dari Australia," ujar Tjahjo.

2016-10-04 11:17:12

Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan selama ini bangsa Indonesia belum bisa mandiri soal kebutuhan pangan, sandang dan papan. Hal ini ditandai dengan masih bergantungnya kebutuhan dalam negeri terhadap impor dari negara luar.

"Selama 71 tahun merdeka, negara ini belum bisa menyelesaikan masalah pangan dan papan. Untuk keperluan pangan saja, masih bergantung pada impor. Misal, Provinsi DKI Jakarta membutuhkan 23 ribu ekor sapi per-bulan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat, namun ketersediaan sapi lokal dari berbagai daerah hanya bisa memenuhi 30 persennya saja. Sedangkan 70 persen nya masih impor dari Australia," ujar Tjahjo dalam acara acara Seminar Nasional Dharma Wanita dengan temaDWP menjadi Motor Penggerak Perempuan sebagai Pelaku Ekonomi untuk Sukses MEA di Auditorium Manggala Wanabakti Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (4/10).

Selain itu soal masalah kesejahteraan, Tjahjo menilai para Pegawai Negeri Sipil (PNS), aparat TNI dan Polri belum semuanya memiliki rumahnya sendiri.

"Setelah lama merdeka, negara ini baru bisa memenuhi kebutuhan sandang, belum pangan dan papannya," tandasnya.

Ditambah lagi masalah pendidikan, dari APBN negara sekitar Rp 200 triliun lebih, sebesar 20 persen dialokasikan untuk anggaran pendidikan. Namun sampai sekarang, kualitas pendidikan Indonesia masih memprihatinkan.

"Tak usah di luar Jawa, di dalam Jawa saja banyak sekolah yang belum layak sarana dan prasarana-nya. Selain masalah kebutuhan masyarakat dan pendidikan," bebernya.

Dia menambahkan, selain soal kesejahteraan dan pendidikan ada juga masalah lainnya yakni ancaman kejahatan dari negara lain di antaranya peredaran narkoba yang semakin merajarela.

"Pertama adalah narkoba, kedua ketimpangan sosial, ketiga masalah korupsi dan keempat persoalan terorisme serta radikalisme. Inilah yang menjadi peran dari DWP melalui ibu-ibu sebagai mitra kerja pemerintah.

"Di dalamnya ada Dharma wanita. Organisasi perempuan ini harus kasih pemahaman ke masyarakat, khususnya ibu-ibu dan anak-anak untuk menghindari masalah tadi. Persoalan soal bahaya-bahaya masalah yang menjadi ancaman negara," pungkasnya.

(mdk/lia)