Mencegah penyusup Pilkada dalam aksi 313

Mencegah penyusup Pilkada dalam aksi 313. Ribuan massa diperkirakan ikut dalam aksi ini. Massa yang merupakan alumni beberapa aksi sebelumnya bakal menjadikan Masjid Istiqlal titik kumpul kemudian melakukan jalan damai atau long march ke depan Istana.

2017-03-30 06:03:00

Demo Ahok

Sejumlah organisasi massa tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) berencana melakukan aksi unjuk rasa di beberapa sudut Jakarta pada Jumat (31/3) mendatang. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendepak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dicopot sebagai gubernur DKI Jakarta kasus berstatus terdakwa penistaan agama.

Ribuan massa diperkirakan ikut dalam aksi ini. Massa yang merupakan alumni beberapa aksi sebelumnya bakal menjadikan Masjid Istiqlal titik kumpul kemudian melakukan jalan damai atau long march ke depan Istana.

"Diperkirakan ada sepuluh ribuan dari berbagai ormas yang tergabung dalam FUI," kata koordinator lapangan aksi FUI Ustaz Bernard Abdul Jabbar saat dihubungi merdeka.com, Senin (27/3).

Rencana aksi ini merupakan kedua setelah Ahok menjadi terdakwa. Aksi ini merupakan yang pertama menjelang Pilgub DKI putaran dua berlangsung pada 19 April mendatang.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, kepolisian telah menerima informasi mengenai rencana 313. Namun polisi meminta aksi tersebut tak mengganggu kegiatan masyarakat apalagi diisi tentang politik.

"Kalau ada unsur Pilkada tentu nanti ada konsekuensinya, ya," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Rabu (29/3).

Sementara Menko Polhukam Wiranto tak masalah jika sejumlah ormas Islam kembali melakukan aksi asalkan taat pada aturan yaitu meminta izin dahulu ke kepolisian dan harus mampu menggelar aksi secara damai tanpa kericuhan. Wiranto berharap peserta aksi tak membuat tindakan yang seolah-olah menakuti masyarakat.

"Demo yang menakuti rakyat membuat khawatir tentu merugikan kita, merugikan masyarakat juga. Masyarakat tenang jangan ikut-ikutan, sebab ini sudah jelas sasarannya bagaimana," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/3).

Wiranto mengatakan, demonstrasi merupakan hak bagi setiap warga negara. Namun, bukan berarti, diperbolehkannya demonstrasi justru membuat peserta cenderung kebablasan sehingga mengganggu orang lain.

"Demonstrasi kebebasan di negeri ini. Kebebasan ada batasnya. Jangan sampai kebebasan disalahgunakan untuk ganggu orang lain. Itu yang penting. Demonstrasi boleh, sesuai etika, sesuai aturan dilaksanakan dengan tertib," ujarnya.

(mdk/gil)