Menaker: Kita bukan birokrasi priyayi
"Semoga tidak hanya acara seremonial belaka, melainkan dapat dilakukan dengan serius," kata Adnan Pandu Praja.
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menyatakan siap berkomitmen untuk mencegah tindak pidana korupsi di lingkungannya. Dia pun tidak ingin birokrasi di Kemenaker menjadi birokrasi priyai.
"Hari ini kita bukan menjadi gerakan birokrasi priyayi tetapi kita mesti menjadi birokrasi yang benar-benar melayani rakyat dan jauh dari tindakan korupsi," kata Hanif Dhakiri saat penandatangan komitmen pencegahan tindak pidana korupsi di Gedung Kemenaker, Jakarta, Kamis (8/1). Hadir dalam acara Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja.
Menurut Harif, komitmen ini menjadi langkah bagi pihaknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih seperti visi dan misi Presiden Jokowi. "Pemerintahan yang baru akan memberikan semangat yang baru, dengan pemerintahan yang bersih dari korupsi," kata Adnan.
Adnan Pandu mengatakan, pihaknya menyambut baik komitmen pencegahan korupsi yang dilakukan Kemenaker ini. "Semoga tidak hanya acara seremonial belaka, melainkan dapat dilakukan dengan serius," kata Adnan.
Adnan menegaskan integritas adalah kunci kesuksesan KPK. Maka dari itu, ujar dia, lingkungan Kemenaker haruslah berintegritas dalam mengelola pemerintahan. Adnan menambahkan, KPK selalu membuka pintu kepada para menteri untuk melakukan kerja sama demi mengelola tata pemerintahan yang bersih.
Baca juga:
Menaker Hanif: Hanya Tuhan yang tahu jumlah TKI ilegal
Tiba di Lanud Halim, ratusan TKI ilegal disambut Menlu & Menaker
1.428 TKI ilegal segera dipulangkan dari Malaysia
Temui pimpinan KPK, Menteri Hanif bahas pencegahan korupsi BPJS
Menteri Hanif terjunkan tim selidiki ledakan di Krakatau Posco
Cegah korupsi BPJS, Menteri Hanif temui pimpinan KPK