Follow
Cegah korupsi BPJS, Menteri Hanif temui pimpinan KPK
Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya meminta masukan dan mendiskusikan soal pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
"Saya penuhi undangan KPK mengenai BPJS tenagakerjaan. Selaku Menakertrans dalam hal ini punya komitmen yang sama dengan KPK untuk tata kelola yang baik," kata Hanif di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/12).
Hanif mengaku, sejak menjabat sebagai menteri, dirinya bertekad untuk menggelorakan perubahan tata kelola yang jadi tugas dan fungsi di kementeriannya. Supaya bisa lebih transparan dan memberikan manfaat yang semakin nyata.
"Kami terima kasih ke KPK atas masukan-masukannya. Kami berbagi komitmen yang sama transparan, akuntabel, dan bersih," jelas Hanif.
"Ini bisa menguatkan sistem agar kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan kewenangan terutama di Kemnakertrans terkait BPJS," tandasnya.
Untuk diketahui, Hanif tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.30 WIB. Dia turun dari mobil Toyota Crown dengan nomor polisi B 1330 RFS.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi Bicara Pengganti Firli Bahuri Sebagai Pimpinan KPK: Masih Dalam Proses
Kursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.
Baca Selengkapnya
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono
Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca Selengkapnya
Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca Selengkapnya
KPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah
enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.
Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca Selengkapnya