Ma'ruf Amin: Ada 12,51 Juta Rumah Tangga Miskin Memasak Menggunakan Kayu

Ma'ruf meminta kementerian/lembaga terkait untuk terus mengkaji kebijakan subsidi energi agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sekaligus mampu mendorong penghematan anggaran pemerintah sehingga memperkuat ketahanan energi nasional.

2021-02-01 12:41:41

Wapres Maruf Amin

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui, akses energi terkait elektrifikasi sudah mencapai 99% di Indonesia. Namun, dia mengkritik mengenai masih ada wilayah yang belum mendapatkan haknya atas energi tersebut.

"Banyak rumah tangga miskin yang meskipun tersedia infrastruktur listrik di wilayahnya tetap tidak mendapatkan akses karena terdapat entry barrier untuk membayar biaya pemasangan listrik dan membeli perlengkapan terkait," katanya saat menyampaikan orasi ilmiah Dies Natalies ke-5 Universitas Pertamina secara virtual dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro No. 2, Jakarta, (1/2).

Selain akses listrik, Ma'ruf mengungkap, akses Liquefied Petroleum Gas atau LPG juga masih terkendala, atau belum dirasakan seluruh elemen masyarakat miskin. Padahal, pemerintah pada tahun 2021 mengalokasikan anggaran sekitar Rp 54 triliun untuk subsidi LPG dan menyediakan LPG sampai 7,5 juta metrik ton untuk masyarakat.

"Masih terdapat lebih dari 12,51 juta rumah tangga miskin dan rentan di Indonesia yang memasak menggunakan kayu bakar. Ketimpangan terjadi untuk subsidi LPG yang hanya dinikmati oleh 35% kelompok masyarakat miskin dan rentan, sisanya dinikmati kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi," kritiknya.

"Tentu ini ironis, karena alokasi subsidi LPG jumlahnya sangat besar dan cenderung meningkat," sambung Ma'ruf.

Dia meminta kementerian/lembaga terkait untuk terus mengkaji kebijakan subsidi energi agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sekaligus mampu mendorong penghematan anggaran pemerintah sehingga memperkuat ketahanan energi nasional.

“Sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), saya telah meminta agar kebijakan energi juga harus berpihak kepada masyarakat miskin dan rentan untuk mendorong keadilan terhadap akses energi dan pada akhirnya mendorong ketahanan energi nasional,” tutup Ma'ruf.

Reporter: M Radityo
Sumber: Liputan6.com

(mdk/fik)