Mantan Dirut PNRI bantah kecipratan dana korupsi e-KTP

Mantan Dirut PNRI bantah kecipratan dana korupsi e-KTP. Dalam berkas dakwaan Irman dan Sugiharto, masing-masing manajemen bersama konsorsium PNRI Rp 137.989.835.260 dan Perum PNRI Rp 107.710.849.102.

2017-05-04 14:11:12

Korupsi E-KTP

Mantan Direktur Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).

Kesaksiannya diperlukan untuk mengkonfrontir isi dalam surat dakwaan milik dua terdakwa Irman dan Sugiharto yang menyebut manajemen bersama dan konsorsium masing-masing kecipratan aliran panas proyek bernilai Rp 5,9 triliun tersebut. Masing-masing menerima manajemen bersama konsorsium PNRI Rp 137.989.835.260 dan Perum PNRI Rp 107.710.849.102.

Dalam kesaksiannya, dia menjelaskan ada rekening bersama antara anggota perusahaan yang tergabung konsorsium PNRI. Pembuatan rekening tersebut dilakukan sebelum pembentukan konsorsium.

Kendati ada rekening bersama, Isnu menegaskan konsorsium PNRI juga memiliki rekening sendiri. "Iya kita ada satu," ujar Isnu saat disinggung jumlah rekening yang dimiliki PNRI, Kamis (4/5).

Jaksa penuntut umum dari KPK mengulik kemungkinan adanya rekening lain yang dimiliki PNRI. Secara tegas Isnu menyatakan tidak ada rekening selain satu rekening, BRI. Meski ada satu rekening BRI, diakuinya ada dua tabungan di bank BUMN tersebut.

"Ada berapa rekening di BRI?" tanya jaksa Abdul Basir.

"Ada dua," jawabnya.

Dia menjelaskan ada dua rekening di BRI guna dana operasional konsorsium PNRI. Dia membantah ada aliran dana konkalikong dari proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun yang masuk ke rekening PNRI.

"Apa ada aliran atau transferan ke rekening PNRI di luar proses pengerjaan e-KTP?" Tanya jaksa.

"Tidak ada," ucapnya.

(mdk/noe)