Mahkamah Agung: Kawin kontrak itu prostitusi terselubung

Mahkamah Agung: Kawin kontrak itu prostitusi terselubung. Mahkamah Agung (MA) menyimpulkan kawin kontrak atau yang dikenal dengan nikah Mut'ah sebagai prostitusi terselubung. Pernyataan ini disampaikan karena kawin kontrak tidak selalu berdampak baik, bahkan cenderung merugikan kaum perempuan.

2016-09-20 19:07:00

Kawin kontrak

Mahkamah Agung (MA) menyimpulkan kawin kontrak atau yang dikenal dengan nikah Mut'ah sebagai prostitusi terselubung. Pernyataan ini disampaikan karena kawin kontrak tidak selalu berdampak baik, bahkan cenderung merugikan kaum perempuan.

Kesimpulan itu berdasarkan hasil penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan MA tentang Eksistensi Kawin Kontrak dan Perspektif Norma dan Tuntutan Ekonomi, dan disampaikan dalam seminar berjudul sama beberapa waktu lalu di Jakarta.

"Kawin kontrak itu bertentangan dengan UU perkawinan yang ada di Indonesia," ucap Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Muhammad Syarifuddin, demikian siaran pers dari Biro Humas Mahkamah Agung, Selasa (20/9).

Dia menjelaskan dalam UU perkawinan dinyatakan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, sedangkan kawin kontrak dilandasi tujuan ekonomi, hasrat dan sifatnya sementara. Selain itu, kawin kontrak juga dapat memperburuk citra bangsa di mata negara lainnya.

Atas dasar itulah Puslitbang MA menyatakan kawin kontrak merupakan prostitusi terselubung yang dibingkai dengan bahasa agama (syariat), sehingga para pelaku dapat melakukan aktivitas untuk mendapatkan materi, dengan berusaha menutupi perilaku pelanggaran perkawinan dengan istilah nikah mut'ah.

"Berdasarkan hasil penelitian ini, kami menyarankan untuk adanya revisi terhadap UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya yang menyangkut sanksi tindakan pidana atas pelanggaran UU tersebut baik untuk pelaku maupun yang memberikan fasilitas pelayanan dalam prosedur kawin kontrak," ucap koordinator Puslitbang MA, Sirajuddin Sailellah.

MA juga menyarankan dibentuknya Peraturan Daerah yang tepat untuk menindak para pelaku kawin kontrak dan pelaksanaannya dilakukan dengan serius. Diharapkan dengan adanya peraturan dan sanksi lebih ketat, maka hukum dapat mencegah agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Selama melakukan penelitian, MA telah mewawancarai sejumlah orang, di antaranya perwakilan dari pihak perempuan yang berasal dari daerah Bogor dan Cianjur. Mereka mengungkap alasan melakukan kawin kontrak atas dasar faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier.

Sementara beberapa pihak laki-laki yang terlibat kawin kontrak merupakan para pendatang dari negara lain, sebagian dari Saudi Arabia, yang sedang berlibur di Indonesia dan berniat untuk mencari istri atau pendamping selama mereka berada di tanah air.

(mdk/tyo)