Luhut gandeng TNI AD cari kuburan massal korban 1965 di 122 titik

TNI AD telah setuju dan tak keberatan untuk mencari kuburan massal tersebut.

2016-05-19 02:03:00

TNI AD

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan diminta Presiden Joko Widodo untuk mencari kuburan massal kasus pelanggaran hak asasi manusia tahun 1965. Terkait perintah itu, Luhut langsung membentuk tim untuk mencari kuburan massal yang disebut-sebut berada di Pulau Jawa, Bali dan Sumatera.

Luhut mengaku mengajak TNI Angkatan Darat untuk mencari kuburan massal tersebut. Mereka sudah mengidentifikasi 122 titik yang diduga kuburan massal.

"Saya ajak Angkatan Darat. mereka terlibat identifikasi, dari 122 data katanya (LSM) ada kuburan masal, itu kita tandai. Tunggu lah, emang sulap (bisa cepat)," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Rabu (18/5).

Dia menyatakan TNI AD telah setuju untuk mencari kuburan massal tersebut. Mereka juga tak merasa keberatan dengan pencarian kuburan massal itu.

Menurutnya, penyelesaian kasus pelanggaran ham 65 tak bisa diselesaikan secara cepat. Namun dirinya berjanji bahwa penyelesaian kasus itu akan berakhir pada akhir tahun 2016 ini.

"Kalau melihat kompleks begini sih ya nggak mungkin ya. Tapi saya coba selesaikan sampai akhir tahun ini saya selesaikan. Kupas habis habisan," kata dia.

Sementara itu, kata dia hasil rekomendasi simposium nasional 65 masih dalam kajian pemerintah. Dia juga belum bisa berkomentar rekomendasi yang diserahkan oleh ketua pengarah simposium nasional 65 Letjen (Purn) TNI Agus Widjojo. "Saya baru bisa komentari Jumat. Saya masih pelajari," ucapnya.

Soal rekonsiliasi, dia mengaku menjadi opsi terakhir pemerintah. Apalagi dunia internasional mengakui keseriusan Indonesia menyelesaikan kasus tersebut.

"Internasional mengakui kita sudah menyelesaikan kasus HAM PKI supaya ini gak jadi beban generasi mendatang," tandasnya.

(mdk/eko)