Adu sakti Luhut dan JK di Munaslub Golkar

Merdeka.com - Perebutan kursi ketua umum Golkar di arena Munaslub Golkar tak lepas dari manuver Mantan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan dan Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla. Luhut yang saat ini jadi Menko Polhukam dan Wakil Presiden Jusuf Kalla seakan adu sakti dan unjuk kekuatan dalam perebutan kursi ketua umum Golkar.

Pasalnya, dukungan Luhut mengarah kepada calon ketua umum Golkar Setya Novanto (Setnov). Sedangkan dukungan JK mengarah kepada calon ketua umum Golkar Ade Komarudin (Akom).

Tak tanggung-tanggung, Luhut secara langsung mendatangi arena Munaslub Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, sejak Minggu (15/5) kemarin. Luhut mengaku akan mengikuti agenda Munaslub Golkar dengan membawa pesan khusus dari Presiden Jokowi.

Menurutnya Jokowi tak ingin ketum Golkar rangkap jabatan.

"Buat presiden, siapa saja (ketum Golkar terpilih) enggak masalah. Hanya beliau (Jokowi) tidak nyaman kalau rangkap rangkap jabatan. Karena beliau di kabinet juga enggak mau ada rangkap-rangkap jabatan, walaupun dia bukan member kabinet. Itu saja sih," ungkap Luhut.

Selain itu, pesan Jokowi agar ketum yang terpilih memang benar-benar diusung oleh kader Golkar sendiri. "Kemudian kedua, siapa yang didorong Golkar sendiri. Pak Ical mendorong seseorang, kemudian nyaman, presiden nyaman, ya nyaman," tuturnya.

Luhut juga berujar bahwa Golkar harus introspeksi diri. Sebab jika tidak akan terulang lagi dualisme pengurus partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Belajar dari pengalaman lain (Munas lain), akhirnya kemarin ada nakal-nakalan jadilah perpecahan, janganlah itu, kan costnya mahal banget," pungkasnya

Pencatutan nama Jokowi ini pun sudah kesekian kalinya yang dilakukan Luhut. Terakhirnya, Luhut menyebut bahwa Istana mendukung Setya Novanto dalam bursa pemilihan ketua umum Golkar. Namun hal ini langsung dibantah oleh Juru Bicara Kepresidenan.

"Presiden tidak pernah menyampaikan dukungan kepada salah satu kandidat ketua umum dan tidak ikut mencampuri urusan internal Golkar," tutur Johan, Senin (9/5).

Menurut Johan, soal siapa yang tepat memimpin Golkar diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme Munaslub. "Presiden menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme yang ada di Golkar dalam memilih ketua umum," katanya.

Manuver Luhut juga dibantah Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut JK, Presiden Jokowi tak ikut campur dalam musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) dan pemilihan ketua umum Partai Golkar di Bali.

"Saya tidak pernah mendengar dari beliau (Presiden Jokowi), saya yakin itu tidak. Saya pikir presiden tidak pernah menyampaikan itu," kata Wapres Jusuf Kalla di Kantornya, Jakarta, Senin (16/5).

Wapres memaparkan, rangkap jabatan petinggi partai bukan hal aneh dan dilarang. Contohnya saja Zulkifli Hasan merangkap jabatan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan saat ini menjabat Ketua MPR. Selain itu, para ketua Golkar di daerah juga rangkap jabatan kepala daerah.

"75 Persen ketua Golkar di daerah gubernur, ketua DPRD, wali kota dan bupati. Soal ketum partai rangkap jabatan biasa-biasa saja. Justru mereka (kader) bangga ketua partai punya posisi yang baik, dihargai dan mempunyai wibawa yang baik. Justru di mana-mana seperti itu," kata dia.