LPSK Siap Lindungi Saksi pada Kasus Korupsi Izin Ekspor Benih Lobster

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Hasto Atmojo, mengatakan jika saksi dapat memberikan informasi secara aman, akan membantu penyidik dalam mengungkap dugaan korupsi pada izin ekspor benih lobster.

2020-11-26 17:47:39

Edhy Prabowo Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap terjadinya dugaan korupsi pada izin ekspor benih lobster di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. KPK menangkap dan menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka penerima suap Rp3,4 miliar bersama enam tersangka lainnya.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Hasto Atmojo, menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan KPK untuk kepentingan perlindungan saksi-saksi pada kasus ini. Dia tak ingin ada intimidasi pada kasus ini.

"Perlindungan diperlukan agar para saksi dalam kasus ini dapat memberikan informasi tanpa adanya intimidasi atau potensi ancaman lain," kata Hasto, Kamis (26/11).

Hasto menuturkan, jika saksi dapat memberikan informasi secara aman, akan membantu penyidik dalam mengungkap dugaan korupsi pada izin ekspor benih lobster.

"Cukup banyak pihak berkepentingan terhadap ekspor benih lobster, apalagi setelah keran izinnya dibuka kembali oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang sekarang jadi tersangka," ujar Hasto.

Menurut Hasto, perlindungan terhadap para saksi sebaiknya dilaksanakan oleh LPSK. Selain karena perlindungan saksi oleh LPSK diatur peraturan perundangan-undangan, hal ini juga bertujuan untuk menghindarkan terjadinya konflik kepentingan dalam pengungkapan kasusnya.

Selain perlindungan saksi, Hasto juga mengimbau kepada para mereka yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK mau bekerja sama memberikan informasi kepada penegak hukum. Tujuannya untuk menjadi saksi pelaku atau justice collaborator (JC).

"(Kepada JC) juga dapat diberikan perlindungan," tegas Hasto.

Dia menuturkan, pada Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan, saksi pelaku dapat diberikan penanganan khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksiannya.

Penanganan khusus yang dimaksud pemisahan tempat tahanan, pemisahan pemberkasan dan memberikan kesaksian di pengadilan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Sementara, penghargaan atas kesaksian saksi pelaku berupa keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasto menjelaskan, peran JC dapat membuat kasus ini lebih terang guna mengungkap pelaku utama lain dalam kasus korupsi terkait izin ekspor benin lobster ini.

"Dugaan tindak pidana korupsi izin ekspor benih lobster ini menarik perhatian publik. Karena sejak ekspor benih lobster kembali diperbolehkan, terjadi pro dan kontra di masyarakat," ujar Hasto.

(mdk/lia)