Lenis Kogoya minta pemerintah hapus stigma OPM di Bumi Cendrawasih

"Kata-kata sebutan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan semua yang menyangkut makar saya minta dihentikan."

2015-06-30 21:00:00

Papua

Ketua masyarakat adat Provinsi Papua sekaligus staf khusus presiden, Lenis Kogoya mengatakan, pembebasan Tapol-Napol yang dilakukan Presiden Joko Widodo sudah tepat, karena menyangkut pada pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat di Papua.

"Musyawarah besar waktu itu di Wamena membicarakan pembangunan di Papua, satu poin di situ saya minta kepada presiden untuk lepaskan Tapol-Napol bersama tahanan OPM juga saya minta bebaskan, tidak boleh ada ketakutan disana (Papua), hasil musyawarah di dua Provinsi Papua ada 5 Tapol yang dibebaskan," tutur Lenis pada acara seminar nasional pembebasan Tapol-Napol asal Papua, resolusi penyelesaian permasalahan papua di Aula DHN '45, Kompleks Gedung Juang '45, Jalan Menteng Raya Nomor 31, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/6).

"Kita bicarakan masalah pendidikan, ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan. Kita dukung pemerintah menjadikan Papua menjadi gerbang kesejahteraan, bukan gerbang neraka," imbuhnya.

Menurut dia, Presiden Jokowi membebaskan tahanan Tapol Papua itu langkah yang tepat, karena mereka para Tapol adalah anak bangsa juga yang nanti turut membangun Indonesia.

"Kata-kata sebutan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan semua yang menyangkut makar saya minta dihentikan. Program pemerintah kita dukung dengan baik, sehingga kesejahteraan di Papua bisa terwujud," paparnya.

Lebih lanjut Lenis mengatakan, Presiden Jokowi sudah tepat memberikan grasi kepada 5 orang tahanan atas dugaan makar. Para tahanan tidak melakukan makar, tetapi telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Di vonis dengan bermacam pasal, ada hukumannya seumur hidup dan sebagainya.

"Masyarakat Papua memiliki kedudukan, tugas, tanggung jawab yang sama sebagai warga negara Indonesia, maka dari itu rakyat Papua berhak memiliki harkat, derajat, martabat dan harga diri sebagian dari bangsa Indonesia," sambung dia.

Pada kesempatan yang sama Direktur Eksekutif Populi Center, Nico Harjanto mengatakan konflik di Papua memiliki banyak unsur di antaranya ketidakdilan hak dan kesempatan untuk maju, kesejahteraan, pembangunan infrastruktur sehingga rakyat disana protes kepada pemerintah.

"Permasalahan utama itu bukan dari faktor keamanan, tapi lebih kepada kesempatan untuk mendapatkan hidup yang layak. Oleh sebab itu Presiden Jokowi dalam kabinet pemerintahannya lebih fokus kepada kesejahteraan dan infrastruktur," jelasnya.

Nico menilai, salah satu upaya peningkatan kesejahteraan di Papua dengan mengembalikan ekonomi lokal. "Suatu hal yang sangat positif jika pemerintah menata ekonomi Papua. Menggerakan ekonomi lokal itu upaya menjembatani permasalahan tersebut," pungkasnya.

(mdk/gil)