Lapor LHPK, Kemendagri raih opini WTP dari BPK

Anggota V BPK RI Isma Yatun berharap Kemendagri bisa mempertahankan opini WTP tersebut serta menjadi momentum supaya lebih baik. Terutama dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

2018-05-30 16:13:53

BPK

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian (LHPK) di Auditorium BPK RI, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (30/5).

Mendagri Tjahjo Kumolo bersyukur pihaknya mendapatkan WTP. Dia mengatakan, BPK dapat membuat Kemendagri lebih teliti dalam mengelola keuangan.

"BPK dengan peran yang begitu besar dengan teliti dan cermat menggerakkan kami semua sehingga dari tiga tahun berturut turut WTP dan BNPP empat tahun juga," katanya di Auditorium BPK RI, Rabu (30/5).

Instansi lain yang juga dikomandani Tjahjo yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) juga mendapatkan opini WTP BPK. Kemendagri dan BNPP berkomitmen akan mempertahankan opini BPK tersebut.

"Harapannya ini akan terus memacu pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten juga dengan predikat WTP yang sama kemudian kami akan segera melaksanakan beberapa rekomendasi rekomendasi perbaikan yang ada dari BPK. Jadi selama tiga tahun ini di kemendagri punya komitmen sudah terus WTP, BNPP terus empat tahun," ujar Tjahjo.

Di kesempatan sama, Anggota V BPK RI Isma Yatun berharap Kemendagri bisa mempertahankan opini WTP tersebut serta menjadi momentum supaya lebih baik. Terutama dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

"Dan saya percaya, pastinya seluruh jajaran kementerian dan lembaga yang hari ini menerima WTP itu bekerja sebaik-baiknya untuk pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan," tandas Isma yang juga politisi PDIP ini.

(mdk/fik)