BPK sindir BPS: Data konsumsi beras tidak akurat

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempertanyakan keakuratan data pangan yang ada selama ini. Sebab data yang dimiliki antar kementerian dan lembaga berbeda, sehingga banyak kebijakan pangan yang diambil pemerintah tidak tepat sasaran.

Anggota BPK, Rizal Djalil mengatakan, persoalan pangan tidak pernah jauh dari konsumsi dan ketersediaan. Namun sayangnya, data terkait kedua hal tersebut sering kali tidak sesuai dengan apa yang ditemukan di lapangan.

"BPK menemukan persoalan data konsumsi beras nasional tidak akurat. Saya tahu teman BPS diberikan mandat Presiden bahwa BPS satu-satunya sumber data. Untuk itu tenaga ditambah, anggaran ditambah, regulasi diperbaiki. Tapi kami ingatkan ke BPS, tolong speed-nya dipercepat, gunakan teknologi canggih. Sehingga kebutuhan data yang diperlukan pemerintah bisa tersedia dalam waktu yang cepat," ujar dia di Kantor BPK, Jakarta, Senin (21/5/2018).

Selain itu, data terkait lahan juga dinilai tidak akurat. Selama ini banyak lahan yang telah baralih fungsi namun masih masuk dalam kategori lahan tanam. "Data luas lahan tidak akurat. Terutama di Karawang, alih fungsi lahannya luar biasa. Dan ini harus kita antisipasi semua bagaimana mencegah alih fungsi lahan ini," kata dia.

Terakhir, pemerintah juga tidak pernah menetapkan angka cadangan pangan ideal. Padahal hal ini sudah diatur di Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

"Sistem pelaporan produktivitas padi tidak akuntabel. Kenya saja sudah menggunakan satelit. Alhamdulillah sekarang kita juga sudah gunakan satelit. Sekarang ada metode kerangka sampling area, mudah-mudahan hasilnya lebih baik," tandas dia.

Reporter: Septian Deny

Sumber: Liputan6.com