Kudeta Militer Myanmar Dinilai akan Persulit Penyelesaian Tragedi Rohingya

Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, beserta sejumlah tokoh sipil lainnya, ditangkap dan ditahan oleh tentara Myanmar dalam kudeta militer (1/2) kemarin.

2021-02-02 18:53:00

Kudeta Militer Myanmar

Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, beserta sejumlah tokoh sipil lainnya, ditangkap dan ditahan oleh tentara Myanmar dalam kudeta militer (1/2) kemarin. Militer juga mengumumkan telah mengambil alih kekuasaan dan menetapkan keadaan darurat.Badan Kerjasama Antar-Parlemen DPR RI menilai hal tersebut sebagai kemunduran demokrasi.

"Kejadian itu bukan hanya kemunduran bagi proses demokrasi Myanmar. tapi juga bisa mempengaruhi persepsi dunia terhadap praktik demokrasi di ASEAN," kata Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen DPR RI, Fadli Zon, Selasa (2/2).

BKSAP berharap pihak-pihak yang berseteru menggunakan penyelesaian hukum dan konstitusi, bukan pendekatan militer. Apalagi kudeta itu dilakukan saat parlemen baru Myanmar hasil Pemilu 2020 akan memulai persidangan. Pengambilalihan kekuasaan oleh militer Myanmar itu telah menghilangkan peran parlemen sebagai alat kontrol kekuasaan.

Hingga 2011, Myanmar diperintah oleh angkatan bersenjata. Namun, sesudah itu mereka melakukan transformasi demokrasi. Kudeta militer yang terjadi kemarin telah menarik mundur proses demokrasi yang sudah berjalan.

Krisis politik di Myanmar ini juga dinilai akan menghambat penyelesaian tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya. Sejak 2017 silam, ratusan ribu etnis Rohingya terusir dan telah mengungsi ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan kekerasan yang terus dilakukan militer Myanmar di Rakhine.

"Di era kepemimpinan sipil saja masalah Rohingya tak bisa diselesaikan dengan baik, karena pemimpin sipilnya takut kepada militer. Sekarang, dengan kudeta militer dan krisis politik, kasus Rohingya akan semakin diabaikan pemerintah Myanmar," tambahnya.

Fadli juga mendorong agar ASEAN melakukan tindakan progresif dalam menyikapi persoalan yang terjadi di Myanmar. Menurutnya ASEAN perlu mendorong terjadinya dialog. Selama ini ASEAN dinilai kelihatan lemah dalam menangani masalah Rohingya. Masalah ini bertambah pelik dengan kudeta.

"Kita memang harus menghormati kedaulatan negara lain. Namun, seharusnya tak dimaknai bahwa ASEAN bersikap pasif atas situasi di Myanmar. Saya mendorong agar pemerintah Indonesia bisa menginisiasi dialog tersebut," tutupnya.

(mdk/ian)