KPK setuju revisi UU jika skor indeks persepsi korupsi di atas 50

Agus menegaskan yang dilakukan KPK bukan menunjukkan mereka antipenolakan terhadap revisi UU KPK.

2016-02-22 19:11:26

Revisi UU KPK

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, menyambut baik sikap pemerintah menunda revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun sikap selanjutnya seperti apa, pimpinan KPK memilih mengikuti proses yang berjalan.

"Ya kita lihat saja nanti bagaimana pemerintah, kita kan hanya sebagai lembaga yang menjalankan undang-undang saja," kata Agus di Gedung KPK baru, Jakarta, Senin (22/2).

Tidak menjelaskan sampai kapan waktu penundaan revisi KPK. Dia hanya berharap revisi bisa dilakukan saat skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia berada di angka 50. Sekadar diketahui, pada 2014 CPI yang diterbitkan secara global oleh Transparency International menempatkan Indonesia sebagai negara dengan level korupsi yang tinggi. Dalam CPI 2014 tersebut, Indonesia menempati posisi 117 dari 175 negara di dunia dengan skor 34 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih).

"Iya nanti saja yah kita lihat saja, ini kan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. Kita tidak menafikan bahwa undang-undang memang perlu direvisi ya tapi kita tetap harap revisi dilakukan saat indeks (indeks persepsi korupsi) kita di atas 50, sekarang kan baru 36," jelasnya.

Dia menambahkan, penolakan yang dilakukan KPK bukan menunjukkan mereka antipenolakan. "Yang namanya undang-undang itu kan belum sempurna. Tapi kita harus memberi masukan sebaiknya yang direvisi jangan yang itu, tapi kalau tidak sama sekali (revisi) juga tidak betul," tandasnya.

Seperti diketahui, saat rapat konsultasi di Istana Presiden hari ini Joko Widodo memutuskan secara bersama agar pembahasan revisi undang-undang ditunda. Meski pembahasan rapat paripurna juga akan dilaksanakan Selasa (23/2) besok.

(mdk/lia)