LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. PERISTIWA

KPK Sebut 61 Persen Koruptor Aktor Politik

61,17 Persen atau sekitar 545 dari 891 koruptor yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari aktor politik. Hal itu diungkapkan Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

2018-11-24 12:23:00
Kasus korupsi
Advertisement

61,17 Persen atau sekitar 545 dari 891 koruptor yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari aktor politik. Hal itu diungkapkan Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

"Jika dibaca dari data penanganan perkara KPK, sampai hari ini sekitar 61,17 persen pelaku diproses dalam kasus korupsi yang berdimensi politik," ujar Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Sabtu (24/11).

Menurut Febri, dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2018 yang akan digelar di Jakarta pada 4 Desember 2018 nanti menempatkan partai politik sebagai perhatian utama. KNPK nanti akan mengusung tema 'Mewujudkan Sistem Integritas Partai Politik di Indonesia'.

Advertisement

"Ini merupakan KNPK pertama setelah dilaksanakan 12 kali sebelumnya yang menempatkan partai politik sebagai perhatian utama," kata Febri.

Febri membeberkan dari 545 aktor politik yang dijerat KPK terdiri dari 69 orang anggota DPR, 149 orang anggota DPRD, dan 104 Kepala Daerah. Selain itu terdapat 223 orang pihak lain yang terkait dalam perkara tersebut.

"Pihak yang terkait di sini adalah pihak yang bersama-sama melakukan korupsi atau dalam perkara yang sama dimana aktor politik terjerat korupsi," kata Febri.

Advertisement

Menurut Febri, korupsi di sektor politik yang menyebabkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia stagnan. Untuk itu, KPK berharap tak ada lagi politikus yang terjerumus melakukan tindak pidana korupsi.

"Stagnasi IPK Indonesia di angka 37, salah satunya disebabkan turunnya indeks PERC (Political and Economic Risk Consultancy) hingga 3 poin," kata Febri.

Reporter: Fachrur Rozie

Baca juga:
KPK Minta Menteri Agama Kaji Ulang Pembuatan Kartu Nikah
Wakil Ketua KPK Bantah Lembaganya Dijadikan Alat Politik Presiden Jokowi
KPK Minta Masyarakat Awasi Perizinan Hotel di Yogya
KPK Perpanjang Penahanan Eks Wabup Malang atas Suap Menara Telekomunikasi Mojokerto
KPK: Biaya Politik Tinggi Sebabkan Kepala Daerah Korupsi
Bupati Nonaktif Lampung Selatan Zainudin Hasan Segera Disidang

(mdk/dan)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.