LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. PERISTIWA

KPK perpanjang penahanan mantan Bupati Kepulauan Sula

Ahmad Hidayat Mus ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Ketua DPRD Kepulauan Sula Zainal Mus yang merupakan adik kandungnya. Ahmad Hidayat Mus diduga merugikan negara sebesar Rp 3,4 miliar.

2018-10-04 22:17:00
KPK
Advertisement

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan mantan Bupati Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus. Penahanan mantan calon Gubernur Maluku Utara itu diperpanjang selama 30 hari ke depan.

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan AHM selama 30 hari. Penahanan terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2018 hingga 3 November 2018," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (4/10).

Sebelumnya, Ahmad Hidayat Mus ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Ketua DPRD Kepulauan Sula Zainal Mus yang merupakan adik kandungnya. Ahmad Hidayat Mus diduga merugikan negara sebesar Rp 3,4 miliar.

Advertisement

Ahmad dan Zainal diduga telah melakukan pengadaan fiktif dalam pembebasan lahan Bandara Bobong yang menggunakan APBD Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara tahun anggaran 2009. Pemerintah Kabupaten Sula membeli tanah milik Zainal Mus, yang seakan-akan dibeli dari masyarakat.

Dari total kerugian negara sebesar Rp 3,4 miliar itu, sebesar Rp 1,5 miliar diduga ditransfer kepada Zainal sebagai pemegang surat kuasa penerima pembayaran pelepasan tanah, dan senilai Rp 850 juta diduga masuk ke kantong Ahmad. Sementara, sisanya diduga mengalir kepada pihak-pihak lain.

Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com

Advertisement

Baca juga:
Kejari setor Rp 1,295 M ke kas negara hasil korupsi Dinkes Mimika
Kasus suap Rp 12,35 miliar, Bupati Kebumen nonaktif dituntut 5 tahun bui
Kejati periksa Bupati Demak terkait dugaan korupsi seleksi perangkat desa
Di rapat DPR, PDIP protes KPK bocorkan data kasus Newmont dan TGB ke media
KPK minta Kepala Daerah tak toleransi korupsi kepada anak, partai dan teman

(mdk/fik)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.